Tidak Ada Jarak diantara Kita (Kontribusi Metodologi Life-Story untuk Memahami Kelompok Minoritas Lebih Baik)

 

Tidak melulu kita harus berada dalam sebuah penelitian tertentu atau proyek tertentu, metode Life-Story bisa dibilang metode yang tepat bahkan jika kita hanya ingin mempelajari lebih dalam tentang kehidupan seseorang dan masyarakat yang realita kehidupannya berbeda dengan realita kehidupan kita. Baik karena seseorang atau kelompok tersebut lahir dari ras yang berbeda, memeluk agama yang berbeda, maupun datang dari kelompok sosial dan ekonomi yang berbeda dan lain sebagainya. Sehingga karena status-status dan perbedaan tersebut mereka menjadi termarjinalkan dan menjadi kelompok minoritas. Kata kuncinya terletak pada kata “berbeda” dengan masyarakat pada umumnya atau masyarakat mayoritas.

Metode penelitian Life-Story ini dianggap paling pas atau tepat karena melalui metode penelitian ini kita mampu memahami bagaimana seorang individu atau kelompok tertentu melihat atau memaknai pengalaman dan kehidupan mereka serta bagaimana mereka berinteraksi dengan kelompok mereka. Esensi dari metode Life-Story ini yakni mengenai bagaimana kita mengamati dan mendengarkan cerita-cerita yang diceritakan oleh seorang individu atau kelompok tertentu mengenai kehidupan mereka yang tersampaikan baik berupa perkataan yang secara sengaja dikatakan bahkan dari perkataan yang secara tidak sengaja terucap.

Lantas mengapa melalui metodologi Life-Story dapat dikatakan mampu membuat kita sebagai peneliti atau paling tidak sebagai manusia yang seutuhnya dapat memahami kelompok minoritas  lebih baik? Hal ini dikarenakan melalui metode Life-Story kita mampu membangun relasi atau kedekatan dengan seorang individu atau kelompok tertentu dalam hal ini adalah kelompok minoritas. Bukan hanya itu, berangkat dari hanya mendengarkan cerita-cerita mereka yang tak banyak orang mau mendengarkan, hal ini mampu mengilhami kita tentang sesuatu yang tak pernah kita pikirkan sebelumnya, sesuatu yang benar-benar berbeda dan kita abaikan. Yang paling penting melalui Life-Story ini kita seolah dibangunkan, sisi kemanusian kita tergugah karena melibatkan perasaan kita yang terdalam. Sehingga kita dapat melihat lebih baik nilai dan makna yang eternal dari kehidupan.

Selama tujuh hari mengamati dan berperan sebagai pekerja rumah tangga (PRT) saya seolah dibangunkan dari tidur lelap saya oleh lonceng yang berdentang keras. Pekerjaan PRT yang selama ini saya lihat sebagai pilihan hidup dari seseorang dengan segala konsekuensi nya, saya anggap wajar saja mengingat mereka mendapatkan upah atau gaji dari apa yang mereka kerjakan. Tetapi ternyata hidup bukan hanya tentang “bisa makan” tetapi jauh lebih penting hidup juga tentang  “diakui” dan “dimanusiakan”.

Berperan sebagai PRT di rumah kos-kosan dengan tuan rumah yang hidup sebatang kara, tua renta dan sakit stroke ringan sangatlah luar biasa. Mengapa luar biasa, karena artinya tenaga satu orang ini harus cukup dibagi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, bersih-bersih (menyapu, mengepel, mencuci, menyetrika dan lain-lain) melakukan pekerjaan dan perawatan kos-kosan serta menjaga dan merawat seorang kakek tua renta yang sedang sakit. Ibu Unni (pekerja rumah tangga di rumah kos-Kosan) banyak bercerita mengenai kehidupan pribadinya ketika kami berbincang dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga bersama, ia bercerita mengenai bagaimana di keluarganya ia berperan sebagai tulang punggung keluarga yang harus menanggung seluruh beban keluarga, rasa lelah dan pahitnya hidup seolah harus ditelan mentah mentah. Suaminya tidak bekerja dan anak-anaknya membutuhkan perhatian seorang ibu secara bersamaan juga membutuhkan biaya sekolah. Membayangkan saja saya tidak bisa, mengurus banyak orang, memastikan seluruh kebutuhan rumah tangga nya terpenuhi dan biaya pendidikan anak-anaknya terbayar. Apalagi jika mengingat jumlah gaji yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan seberapa banyak waktu ia memeras keringat.

Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya hidup bukan hanya tentang “bisa makan” tetapi juga tentang  “diakui” dan “dimanusiakan”. Argumen itu berangkat dari pengalaman ketika kami (saya dan ibu unni) pergi ke rumah sakit untuk mendaftarkan kakek check-up di rumah sakit, disana saya bisa melihat jelas bagaimana mereka yakni para pekerja di rumah sakit menatap kami dengan sebelah mata. Seperti kami tembus pandang saja, mereka seolah tak melihat ada kami yang berdiri menunggu nomor antrian sejak pukul 4.30 dini hari sampai sekitar pukul 7.00 pagi dan mereka (pekerja rumah sakit) tetap duduk dengan nyamannya di kursi menunggu. Saya tentu tidak mempermasalahkan diri saya sendiri karena saya masih muda dan mampu berdiri dalam waktu yang lama. Namun bagaimana dengan ibu unni, haruskah dia berdiri seperti ini setidaknya tiga kali dalam seminggu, dengan raut wajahnya yang jelas tampak canggung dan minder berada dalam ruangan yang megah tapi tak seorang pun peduli.

IMG_20170522_051042_1495551135015-01

By learning minority it gives me hope in humanity.

Referensi:

Media Remembering: the Contributions of Life-Story Methodology to Memory/Media Research Bourdon, Bab 4 dalam dalam On Media Memory Collective Memory in a New Media Age, 2011

Gubrium F Jaber, Holstein A James. 2002. Handbook of  Interview Research Context & Method. SAGE Publications.

Iklan

Mr. Harry

Sumber

Tidak setiap saat saya bisa bertemu dan berbincang dengan si Harry. Bisa dibilang Harry ini adalah seseorang yang tidak begitu tertarik dengan kehidupan politik, terbukti dengan bagaimana ia selalu memilih untuk menjadi golongan putih dalam event-event Pemilu, baik dalam Pilkada atau Pilpres. Tetapi ketika isu penistaan agama oleh politikus bertetnis Tionghoa di blow up besar-besaran di berbagai media massa, Harry tampak begitu tertarik dan terlibat dalam hal-hal seperti penyebaran informasi yang belum tentu benar bahkan melakukan hal-hal yang terkesan radikal seperti mengecam dan melarang kerabatnya untuk mengkonsumsi produk-produk yang dianggap diproduksi oleh etnis Tionghoa.

Hingga di suatu saat kami berkesempatan menonton televisi bersama dan bertepatan pula dengan dikabarkannya isu penistaan agama tersebut. Harry Menyeletuk: “ya jelas kalau Presiden itu Pro politikus bertenis Tionghoa, dia kan Cina, keturunan PKI pula.. coba liat semua nama anaknya, istrinya juga gak berjilbab..”

Sontak saya sadar seberapa jauh dia telah terlibat ke dalam permasalahan politik kali ini. “kata siapa?” saya menjawab, “emang sudah terbukti kebenarannya? Hati-hati jangan suka ngomong sembarangan, pemfitnah nggak ada bedanya sama penista lo,”

Harry menjawab,  “loh itu sudah terbuktii..coba dong liat semua link yang saya kirim di WA..itu link-link saya dapatkan dari orang-orang terpercaya, kelompok pengajian, bahkan itu sudah ada dibuku kok terkait biografi presiden dan lain-lain, sudah terbukti presiden itu pro politikus beretnis Tionghoa, lagian kamu itu muslim bela dong ulama mu..bukan bela orang kafir”. Dan seterusnya, Percakapan kami memanas dan saya akhirnya memilih untuk diam dan meyakinkan diri saya bahwa setiap orang memang memiliki opini yang berbeda terkait apapun dan perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar.

Hampir semua channel di Televisi Indonesia memang menampilkan isu-isu terkait penistaan agama oleh politikus bertenis Tionghoa. Seolah-olah tidak pernah ada kasus serupa sebelumnya. Publik memanas, dan terbagi kedalam kubu Pro dan Kontra. Dalam hal ini menurut Liam French dikarenakan memang media mampu membentuk mana hal-hal yang perlu untuk diperhatikan oleh publik dan mana yang harusnya diabaikan. Misalnya jika kita perhatikan sebenarnya ada beberapa permasalahan yang terjadi bertepatan dengan aksi bela ulama pada bulan Desember lalu, salah satunya adalah peristiwa bencana alam yakni gempa bumi di Aceh yang berkekuatan hampir sama dengan peristiwa Tsunami Aceh 2004 silam, tetapi media massa seolah mengesampingkan peristiwa ini dan lebih menyoroti isu penistaan agama. Nah, dalam hal ini kemudian konten berita terkait penistaan agama yang diberitakan secara berkelanjutan di berbagai jenis media massa di Indonesia kemudian menyebabkan isu penistaan agama ini menjadi secara kolektif diingat oleh publik. Akan tetapi ternyata walaupun saya dan Harry sama-sama mengkonsumsi terpaan media yang sama, kami memiliki pemaknaan yang berbeda terkait kasus yang sama.

Dalam hal ini memang dapat dibenarkan bahwasannya media massa mampu membentuk memori kolektif publik, tetapi memori kolektif bukan hanya dapat dibentuk oleh media massa tetapi juga budaya, interaksi sosial dan pengalaman individu. Misalnya, bagaimana budaya dalam lingkup Harry tinggal, pergaulan serta pengalaman-pengalaman Harry dan saya yang berbeda menghasilkan memori kolektif dan memori individu yang berbeda pula.

Disisi lain diyakini di abad ke-21 ini, manusia modern memiliki kuasa dalam hal membentuk memori mereka sendiri yakni melalui media baru atau internet. Tiap individu bersifat aktif dan diarahkan oleh tujuan yakni untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Misalnya, seperti penggunaan media sosial Whatsapp oleh Harry untuk menyebarkan isu-isu yang ia yakini benar serta upaya dirinya dalam mencari isu-isu terkait yang menjadi pembenaran terhadap sesuatu yang ia yakini benar. Namun, walaupun demikian, kekuasaan manusia modern untuk mengolah memori mereka sebenarnya bagi saya masih bersifat utopis karena media baru atau internet sebenarnya juga merupakan taman bermain bagi kelompok-kelompok elit dengan berbagai kepentingan-kepentingan tertentu ditangannya.

Referensi:

French Liam. 2011. Lest We Forget: Media, Culture and The Formaton of  Collective Memory. University of St Mark & St John. The Journal of Physical Activity and Human Development, Number 5 (2011).

Cultural Memory and Indo-Dutch Identity Formations

de_zeven_provincic3abn_1910

Membaca blog seorang penulis buku dari Belanda yang bernama Inez Hollander dengan judul tulisan di blognya Indonesian Pilgrimage Part 1 dan seterusnya membuat saya tersadarkan bahwasannya tidak semua penjajah Belanda merasa bahagia dan disambut dengan meriah seperti yang sering kita tonton di film-film ketika mereka bertolak balik ke negeri mereka sehabis berperang. Dalam tulisannya yang terasa seperi diary pribadi, membacanya menjadikan saya sangat emosional, bagaimana ia menceritakan keluarganya yang dibayang-bayangi kehidupan masa penjajahan, pengalaman-pengalaman pahit keluarganya semasa perang, bahkan perasaan rindu keluarganya terhadap Indonesia dan sulitnya untuk berasimilasi di negeri sendiri. Hollander sebagai generasi kedua tentunya tidak bisa merasakan apa yang orang tuanya rasakan, karena ia dilahirkan di belanda dan ia hanya bisa mendengarkan cerita-cerita mengenai penjajahan dari kerabatnya. Proses dekolonialisasi yang terjadi begitu cepat dan kacau membuat generasi kedua seperti dirinya juga merasa tidak dapat terhubung kembali dengan akar keluarga mereka di Indonesia. Sehingga untuk mendapatkan koneksi tersebut Ia menceritakan bagaimana ia pada akhirnya mengunjugi Indonesia untuk menggali dan mencari akar keluarganya juga bagaimana ia ingin membangun atau menggali identitas akan dirinya yang ia rasakan berada ditengah tengah yakni di antara belanda dan Indonesia.

Digambarkan bagaimana ia melihat perkebunan yang dahulunya milik kakek nya, yang oleh penduduk setempat dinamai dengan nama kakeknya,  mesin-mesin manual dan tua yang ditinggalkan disana namun masih digunakan oleh penduduk setempat. Digambarkan pula bagaimana ia merasa sangat malu dan merasa bersalah akan apa yang telah dilakukan orang-orang Belanda terdahulu di masa perang. Serta merasakan kedekatan emosional terhadap Indonesia tetapi tentunya berbeda dengan yang orang tuanya rasakan.

Cerita pembuka diatas saya harap mampu memudahkan kita dalam memahami jurnal yang ditulisakan oleh Pamela Pattynama yang berjudul Cultural Memory and Indo-Dutch Identity Formation. Pattynama menjelaskan bagaimana Memori memang memainkan peran yang penting dalam hal pembentukan identitas. Memori itu sendiri merupakan hasil dari proses perpaduan unsur-unsur sosial, budaya dan politik. Tetapi memori menurut Pattynama paling tepat disebut sebagai sebuah fenomena budaya yang terjadi secara personal atau dalam lingkup sosial. Maksud dari statement Pattynama tersebut berakar dari argumen Halbwachs yang menyatakan bahwasannya memori merupakan proses sosial yang terbentuk dari dua poin penting.

Poin pertama, sejarah masa lalu yang dikonstruksi oleh orang-orang saat ini, yang baik secara sengaja maupun tidak sengaja dibentuk atau dibentuk kembali untuk memenuhi kebutuhan serta minat kontemporer mereka. Poin kedua yakni sejarah masa lalu yang dibagikan oleh setiap anggota dalam kelompok demi pembentukan serta pelestarian atau pemeliharaan identitas kelompok. Memory komunitas inilah yang menghubungkan tiap individu dengan aspek kolektif sosial yang biasanya dilakukan dalam kelompok, keluarga, migran, etnis tertentu dan status kewarganegaraan tertentu. Melalui memori komunitas ini seorang individu juga seolah diarahkan kepada hal-hal mana yang seharusnya dingat dan mana yang seharusnya dilupakan agar dapat meningkatkan rasa keterikatan, kebersamaan dalam kelompok serta identitas kelompok.

dutch_migrant_1954_mariascholte3d50000thtoaustraliapostww2

Dalam konteks pembentukan identitas Indo-Dutch kemudian menurut Pattynama memori kultural ini memainkan peran yang penting dalam menjelaskan pembentukan identitas mereka yang tercermin dalam pembentukan identitas generasi pertama dan generasi kedua dari Indo-Dutch.

Merujuk pada definisi memori kultural diatas kemudian sejarah dari Indo-Dutch ini kemudian relevan untuk dibahas guna mengetahui proses pembentukan identitas Indo-Dutch. Peristiwa Kekalahan Belanda dalam penjajahannya di indonesia pada tahun 1945-1949 memaksa para penjajah belanda untuk pulang ke negara asalnya. Meskipun sebenarnya tidak semua pasukan penjajah tersebut pernah melihat tanah belanda karena sebagian dari mereka dilahirkan di Indonesia. Hal yang wajar dilihat ketika para “totoks” (orang atau keturunan belanda murni) berpulang ke negaranya. Tetapi sayangnya terdapat kebijakan yang dibuat oleh negara Belanda yang bisa dibilang sebagai kebijakan yang rasis, yakni mixed blood/mulatto atau keturunan campuran Indonesia-Belanda harus melepaskan identitas mereka sebagai orang Belanda dan diharuskan untuk tetap tinggal di Indonesia walaupun mereka secara emosional dan sejarah merasa sangat terhubung dengan negeri Belanda. Tetapi dengan semakin banyaknya golongan mixed race yang membanjiri Belanda, pemerintah kemudian menerima mereka dengan alasan politis dengan syarat untuk belajar dan mengikuti aturan yang berlaku di Belanda dan berasimilasi.

Walaupun demikian Immigran Indo-Dutch ini merasa bahwasannya mereka adalah sebuah masalah bagi negara belanda yang pada saat itu sedang dalam pengaruh kekuasaan Jerman dan tidak adanya sambutan hangat terhadap mereka oleh negara Belanda mengenai  kedatangan mereka di negerinya. Mereka benar-benar merasa dibungkam karena cerita-cerita serta memori-memori mereka dilupakan dan disembunyikan. Bahkan rasa kecewa akan sedikitnya pengakuan dan pengalaman-pegalaman yang telah mereka alami di Indonesia masih dirasakan sampai saat ini. Bukan hanya tidak diterima dengan tangan terbuka, mereka yang lahir dan tumbuh besar di Indonesia yang beberapa diantaranya merupakan mixed blood/mullato merasa dirinya tidak dapat sepenuhnya berasimilasi dengan buadaya asli Belanda. Lebih buruknya bagi mereka yang berdarah campuran, perbedaan fisik dengan kaum asli Belanda membuat mereka merasa kehilangan identitas.

Tetapi pada akhir tahun 1960an. Pengalaman-pengalaman yang dianggap sebagai rahasia negara tersebut mulai diangkat diruang publik yang kemudian memicu reaktivasi kenangan atau memori yang berkaitan dengan dekolonisasi, hal inilah yang menandai perubahan dramatis dalam kenangan penjajahan di masa lalu kolonial. Seperti munculnya perasaan bersalah belanda terhadap indonesia sebagai korban dari rasisme, ekploitasi dan kejahatan perang, serta rasa kehilangan koloni yang berharga. Tetapi tidak lama setelah banyak imigran dari negara-negara lain berdatangan ke belanda untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, seperti imigran dari Maroko, Turki dan lain sebagainya, kemudian hal ini sekali lagi memicu penolakan Belanda terhadap Imigran yang juga berdampak pada persepsi diri dari migran dan kelompok imigran. Proses-proses dan keadaan seperti proses perpindahan, multikulturalisme dan globalisme berdampak pada bagaimana kelompok minoritas (yang mana Indo-Dutch termasuk di dalamnya) dilihat dan bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri.

Berbeda dengan generasi pertama, yang merasa terbungkam, tersesat, dengan segala kesulitannya yang digambarkan sulit untuk berasimilasi, dan mencoba untuk melupakan memori-memori mengenai pengalaman kolonial. Generasi kedua yang lahir di Belanda justru menolak untuk terbungkam dan menentang penolakan kolonial terhadap akar keluarga mereka di Indonesia, yang mana hal ini tercermin dalam tulisan-tulisan mereka, seperti sebuah novel karya Marion Bloem yang berjudul Geen Gewoon, Adriaan van Dis yang berjudul Nathan Sid, Alfred Birney yang berjudul Yournel van Cyberney. Bahkan tulisan blog milik Hollander yang saya sebutkan di awal.

Memori kultural para migran post-kolonial yang dibentuk dan bertransformasi seiring dengan berbagai fenomena yang terjadi dan berjalannya waktu membentuk memori-memori yang berbeda pula antar generasi. Gagasan utama dari memori kultural ini juga membuka peluang untuk memahami bagaimana identitas migran post-kolonial dibentuk dan diubah oleh proses dekolonisasi melalui pembentukan memori kultural.

Referensi:

Pattynama, P. (2012). Cultural Memory and Indo-Dutch Identity Formations, dalam Bosma, U. (ed) Post-colonial immigrants and identity formation in the Netherlands bab 9 hal 175-192

https://inezhollander.wordpress.com/2015/09/26/indonesian-pilgrimage-part-i/

Jamming the Political: beyond counter-hegemonic practices

Cultural jamming secara umum dapat dimaknai sebagai upaya yang mengusik, perlawanan atau serangan pada kekuatan yang mendominasi publik dalam bentuk penggunaan gambar-gambar, tanda-tanda yang memanipulasi makna sebenarnya dan menyesatkan publik.  Cultural Jamming juga dimaknai sebagai sikap perlawanan terhadap kemapanan, kemapanan yang bersifat mendiktekan keinginan para kelompok dominan terhadap orang  lain. Kemapanan disini adalah berupa aturan, nilai dan struktur-struktur yang diciptakan para penguasa baik itu pemilik modal, pemegang kuasa atau pemimpin. Sedangkan para pelaku dari jamming ini disebut sebagai jammer.

Pada awalnya cultural jamming merupakan suatu gerakan yang keberadaannya muncul didasarkan pada sikap anti kapitalisme, dan menjadikan karya seni seperti lukisan, gambar, tanda, grafitti sebagai sarana bagi perwujudan sikap kontra mereka terhadap segala produk dari kapitalisme ini. Tetapi walaupun cultural jamming ini bersifat politis karena dinilai sebagai bentuk reaksi penolakan atau perlawanan terhadap dominasi dari komodifikasi yang dibentuk oleh multi korporasi maupun kapitalis global, tetapi fokusnya lebih untuk menyerang atau mengusik para kapitalis ini dan tidak begitu banyak fokus terhadap dunia politik.

Bentuk dari cultural jamming ini dapat berupa karya seni atau gambar, memes di internet, grafitti, photo-doctoring atau photo-editing yang di plesetkan dengan teks yang bermakna serta berintensi serius.  Dalam prakteknya, aksi para jammers adalah semacam gerilya tanda kepada masyarakat baik dengan cara merusak sebuah karya (billboard, iklan, logo, poster, lukisan atau sculpture) atau dengan memparodikan bahkan mengaburkan sebuah karya. Seperti berikut :

Sumber

Sedangkan political jamming adalah penggunaan teknik cultural jamming oleh pemeran politik (politikus) juga warga negara (masyarakat) dalam berkomunikasi politik baik dalam lingkup mainstream public (lingkup publik dominan yakni negara dan pasar) maupun kontradiksi nya yakni counter-public. Jamming politik ini juga perlu dilihat sebagai sebuah cara untuk mengatasi kekacauan realitas, discourse yang bersifat melawan, yang menggunakan cara-cara seperti humor, pengejekan, satire dan parodi. Political jamming ini juga bukan hanya dilakukan oleh para aktivis untuk menegakkan keadilan tetapi juga untuk mempermalukan. Membuat bahan bercandaan atau bahkan menjadikan korban seseorang individu atau kelompok yang dianggap musuh bersama.

Fokus dari jamming politik berbeda dengan cultural jamming, sesuai dengan namanya ia lebih fokus kepada permasalahan politik seperti perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, perlawanan terhadap aktor politik seperti partai politik, perlawanan terhadap perilaku yang tidak diinginkan yang terjadi di masyarakat, atau bahkan bentuk perlawanan terhadap kelompok minoritas di masyarakat.

Bentuk-bentuk dari jamming tersebut dapat dilakukan dalam beberapa acara yakni dengan aksi turun di jalan atau aksi demonstrasi dengan menggunakan atau menyebarkan brosur atau membawa poster, melalui media mainstream yakni dalam program-program yang mengusung unsur-unsur humor yang bermakna sindiran. Dan kini berkembang kepada pemanfaatan internet, yang sering kita jumpai dalam bentuk-bentuk memes misalnya.

Seperti yang dicontohkan Cammaerts adalah bagaimana seseorang yang bernama Peretti memanfaatkan kesempatan disaat brand Nike membentuk strategi yang mengijinkan para customer Nike untuk menambahkan kata atau slogan pada sepatu mereka. Hal ini tentunya merupakan bentuk dari strategi pemasaran mereka. Namun, Peretti justru memilih kata “sweatshop” yang memiliki arti tempat dimana para pekerja buruh perusahaan bekerja banting tulang dengan gaji yang rendah, ide Peretti ini tentunya ditolak oleh Nike, tetapi yang membuat hal ini dapat disebut sebagai jam yang berhasil adalah peretti mempublikasikan percakapan mereka mengenai hal tersebut di internet, yang kemudian dalam waktu yang tidak lama permasalahan ini tersebar ke seluruh dunia dan dinilai berhasil mempermalukan atau bahkan merugikan Nike.

Di Indonesia sendiri terdapat website yang khusus untuk memuat jams-jams terutama political jamming yakni posronda.net.

Tetapi walaupun penggunaan internet bisa dibilang sebagai alat distribusi jamming yang  mumpuni yakni dengan segala kelebihannya seperti biaya yang murah, dapat menjangkau masyarakat secara cepat dan luas, tetapi menurut Cammaerts dalam jurnalnya, masih sulit untuk mengukur seberapa besar dan jauh distribusi jamming tersebut.

Lantas kemudian pertanyaannya adalah, walaupun semua pendekatan yang telah disebutkan diatas telah dilakukan, mampukah hal ini kemudian mengusik atau menggoyangkan kekuasaan hegemoni? Jawabannya menurut Cammaerts dalam kesimpulannya adalah tentu bisa tetapi tidak langsung.  Butuh waktu yang lama dan proses yang panjang untuk dapat merubah nilai-nilai sosial/politik/budaya.

Lagipula menurut Cammaerts jamming yang berfokus pada dunia politik bersifat lebih sukar untuk dilakukan karena faktor-faktor seperti beragamnya ideologi dari audiens, serta lebih bersifat sensitif terhadap kebencian dan kekerasan contohnya dalam konteks permasalahan SARA.

Bahkan menurutnya strategi jamming ini sebenarnya kini dinilai kurang progresif lagi, dan kurang ideal dalam hal mencerahkan publik, dan juga tidak bisa secara langsung melawan status quo. Hal ini dikarenakan kini aktor politik, masyarakat umum, aktivis, serta perusahaan-perusahaan multinasional juga menggunakan teknik jamming sebagai strategi komunikasi, yang mana hal ini disebut Cammaerts sebagai “unjamming the jam to speak”. Sedangkan jamming yang disiarkan oleh media mainstream hanya cenderung bersifat menghibur saja yang mana hal ini kemudian oleh Baudriliad’s (1987) disebutnya sebagai “noise amongst other noises”.

Referensi :

Bart, Cammaerts. 2007. Jamming the Political : Beyond Counter-Hegemonic Practices. LSE Research Online

 

Living the VirtuReal: Negotiating Transgender Identity in Cyberspace

israel

Ketika kita hendak berbicara mengenai transgender, tentunya hal ini tidak terlepaskan dari istilah LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) yang mana di Indonesia mereka merupakan kelompok marjinal yang termajinalkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan dan banyak lagi. Bahkan BBC News mengklaim terdapat 89,3% kaum LGBT di Indonesia yang pernah mendapat perlakuan kekerasan dan diskriminasi. Tindak kekerasan tersebut meliputi: fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan budaya.

Kasus diskriminasi terhadap kaum transgender yang sering kita dengar ini tentunya bukan hanya terjadi di Indonesia. Avi Marciano dalam Jurnalnya mencoba untuk meneliti tentang bagaimana komunitas transgender di Israel yang juga mengalami permasalahan dan hambatan-hambatan yang sama yang mereka peroleh di kehidupan nyata seperti diskriminasi, kekerasan dan lain sebagainya, mampu mengatur siasat mereka dalam hal ini adalah memanfaatkan internet untuk mengatasi permasalahan-pemasalahan dan hambatan-hambatan tersebut.

gay-boy

Tetapi mengapa diskriminasi dan perlakuan kekerasan terhadap kelompok transgender ini bisa terjadi? Jawabannya menurut (West & Fenstermarker, 1995 dalam Marciano 2014)  adalah karena gender merupakan suatu konsep yang dibentuk oleh masyarakat, oleh karena hal itu, individu diharapkan mampu berperilaku atau memainkan peran sesuai dengan peran gender yang berlaku di masyarakat. Artinya, jika individu berperilaku tidak sesuai atau berlawanan dengan nilai-nilai yang dibentuk masyarakat contohnya dengan menjadi transgender, maka individu tersebut akan menuai banyak permasalahan seperti diskriminasi, cacian, dan lain sebagainya seperti dalam berbagai kasus berikut: Lelaki Transgender yang DibuiDibunuh oleh Ayah Kandung karena GayDipecat dari Tempat Kerja karena Gay.

internet

Internet memang memiliki tempat yang spesial bagi kaum marjinal. Hal ini dikarenakan internet memiliki sifat “empowering” atau memberdayakan. Berbagai penelitian telah menyepakati adanya pengaruh positif yang diberikan internet kepada kaum marjinal atau minoritas, yakni termasuk kelompok transgender. Pertama, internet mampu menjadi sumber informasi yang tiada batas, internet juga mampu memberi dukungan dan konsultasi gratis karena melalui internet kaum transgender dapat saling berinteraksi satu sama lain, dapat tergabung dalam komunitas transgender lokal maupun global dan saling membagi pengalaman mereka satu sama lain yang mana pengalaman ini mengurangi perasaan terisolasi.

Kedua, internet mampu mengurangi tantangan atau hambatan dalam urusan teknis dan komunal. Contohnya bagaimana di internet kelompok transgender dapat dengan mudah membentuk suatu komunitas, atau organisasi tanpa membutuhkan persetujuan dari lembaga masyarakat.

Ketiga, internet mampu menjadi platform atau wadah bagi kelompok transgender untuk menjadi diri mereka sendiri,  karena di dunia nyata mereka tidak bisa mengekspresikan diri mereka secara bebas dan cenderung untuk menutup-nutupi identitas asli mereka untuk menghindari sanksi sosial. Istilah ini oleh Goofman disebut sebagai front-stage dan Backstagefront-stage adalah bagaimana kita menampilkan diri kita dihadapan publik. Sedangkan Backstage adalah arena yang privat dan aman bagi kita untuk menjadi diri kita sendiri.

Tetapi walaupun individu transgender sama-sama memanfaatkan internet, menurut Marciano individu transgender memiliki level pemanfaatan internet yang berbeda yakni meliputi preliminary, complementary dan alternative. Lingkup preliminary, merupakan pengunaan internet sebagai tahap persiapan, dalam lingkup ini individu transgender dapat mengalami pengalaman-pengalaman sebelum benar-benar terjun dalam dunia nyata.  Contohnya adalah pengalaman-pengalaman seperti menjalin hubungan romantis secara virtual yang mungkin diharapkan mampu menjadi hubungan romantis yang menjadi kenyataan di dunia nyata. Dalam lingkup Complementary, individu transgender menggunakan internet sebagai pelengkap dari kehidupan offline mereka. Contohnya adalah individu transgender yang menggunakan internet sebagai sumber informasi atau untuk bergabung dalam komunitas transgender tertentu misalnya, yang mana identitas offline dan online mereka tidak jauh berbeda atau bahkan sama, seperti penggunaan nama asli di dunia maya. Berbeda dengan keduanya, individu transgender dalam lingkup alternative cenderung untuk menggunakan identitas yang berbeda bahkan bersifat kontradiktif dengan kehidupan offline mereka. Misalnya, perempuan yang menyembunyikan identitas biologisnya yakni dengan menjadi laki-laki di dunia maya karena keinginannya untuk merasakan menjadi seorang laki-laki yang seutuhnya. Dalam hal ini internet dinilai sangat bermanfaat dimana mereka dapat menjadi seseorang yang benar-benar mereka inginkan baik laki-laki ataupun perempuan tanpa harus menjalani operasi trans-sex.

Dalam penutupnya Marciano berargumen bahwasannya melihat kehidupan seorang transgender di internet, terutama dalam lingkup alternative ini seolah-olah membantah penelitian-penelitian terdahulu yang berbicara tentang perbedaan kehidupan dan identitas para individu transgender di dunia offline dan online. Hal ini dikarenakan dalam lingkup alternative bukan berarti para transgender ini benar-benar menjadi individu yang beridentitas palsu tetapi sebenarnya justru pararel karena individu transgender ini mampu menggunakan identitas asli yang mereka yakini sebagai dirinya bukan identitas yang diharapkan oleh masyrakat dan bersifat dipaksakan. Oleh karena hal tersebut Marciano menyimpulkan bahwasannya ruang lingkup online yang diciptakan oleh kaum transgender dapat dilihat sebagai dunia Virtu-Real, yakni sebuah istilah yang merefleksikan kedua fakta yakni fakta bahwasannya dunia maya mampu menjadikan sarana penyeimbang posisi marjinal mereka di dunia nyata, dan fakta bahwa mereka masih menjadi subjek dari pembatasan-pembatasan di dunia nyata. istilah ini kemudian menengahi konsep antara virtual of reality dan real virtuality.

Sayangnya kelompok transgender di Indonesia belum dapat memanfaatkan internet secara bebas dan leluasa seperti komunitas transgender di Israel. Mereka cenderung untuk bersembunyi karena pemerintah masih belum bisa memberikan kesetaraan hak kepada kelompok transgender yakni dalam konteks ini adalah kebebasan untuk menggunakan internet. Terbukti dengan berbagai aksi pemblokiran situs-situs dan aplikasi-aplikasi yang berbau LGBT, bahkan seperti yang kita tahu saat ini konten-konten dalam televisi misalnya dilarang menampilkan konten-konten yang berbau LBGT.

Tentu yang diharapkan dari kesetaraan hak bagi kaum transgender disini bukan berarti pemerintah Indonesia harus melegalkan pernikahan sesama jenis seperti yang sudah diberlakukan di berbagai negara barat, tetapi cukup dengan memanusiakan mereka dan tidak perlu berlebihan melihat mereka sebagai ancaman bagi seluruh umat.

Referensi:

Marciano, Avi. 2014. Living in the VIrtuReal: Negotiating Transgender Identity in Cyber Space. Journal of Computer-Mediated Communication 824-838. International Communication Association.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140814_lgbt_indonesia

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160915_indonesia_pemblokiran_aplikasi

Advertising The margins: Translation and minority cultures

17148767-Abstract-word-cloud-for-Western-canon-with-related-tags-and-terms-Stock-Photo

Gambar dipinjam dari sini

Membaca bagian empat dari buku Ponzanesi ini membuat saya mencari benang merah dari bab- bab sebelumnya karena penulis sering kali menggunakan kata atau konteks yang sudah dibahas di bab-bab sebelumnya.

Dari apa yang saya pahami, kurang lebih inti dari buku yang ditulis oleh Ponzanesi ini adalah untuk mencari tahu cara dan mengidentifikasi bagaimana bidang postcolonial berpartisi dalam industri budaya. Ponzanesi menjelaskan bahwasannya produk budaya postcolonial menjadi bagian dari perdagangan global dalam hal budaya dan bagaimana perbedaan akan budaya tersebut justru menjadikannya sebuah komoditas.

Akan tetapi pada bab empat, Ponzanesi lebih fokus kepada hubungan antara globalisasi, produk budaya postkolonial yakni yang berupa karya sastra dan peranan dari literary awards serta proses penerjemahan. Ponzanesi dalam bab empat mencoba untuk menjelaskan dan memonitori permasalahan dalam hal proses globalisasi yang berkelanjutan dalam konteks karya sastra atau literatur dan bahasa melalui masalah-masalah seperti penerjemahan dan penganugerahan hadiah atau award kepada sastra minor yang dicontohkan di wilayah Afrika, seperti Caine Prize dan Noma untuk India.

Tujuan dari Ponzanes i adalah menyadari pentingnya untuk merekonstruksi atau memulihkan seperti semula kembali hubungan yang tersembunyi antara kesenian atau karya sastra dengan politik ekonomi. Namun menurutnya kini di era globalisasi memisahkan karya seni dengan istilah komoditas sangatlah kompleks karena di era ini yang lebih di tekankan adalah nilai tukar barang ketimbang konsep akan nilai tersebut.

Di era globalisasi, walaupun perwujudan atau manifestasi lokal dapat bermacam-macam dan spesifik. Tetapi sistem ekonomi global mampu menghomogenkan operasi dan efeknya. Yang mana hal ini berlaku pada produk budaya yang merupakan produk terbaru dari kapitalisme. Seperti karya sastra postcolonial yang ditransformasi kedalam comodity of global excange atau pertukaran komoditas global, yang ternyata mampu mendatangkan pasar baru seperti yang berasal dari third world countries, para imigran dan lain sebagainya, yang  kemudian berdampak pada manifestasi lokal yang dulunya dinilai sebagai the other kini di era globalisasi ini telah bertransformasi  kedalam komoditas eksotis.

Proses mengkomoditaskan manifestasi lokal dalam literatur atau karya sastra ditandai dengan maraknya penghargaan di bidang kebudayaan. Dalam beberapa tahun terakhir ini menurut Ponzanesi pada kenyataannya sedang mengalami politik intens yang belum pernah ada sebelumnya yakni tentang hubungan antara prestasi sastra yang terkait dengan nilai ekonominya. Pembentukan “prestise” atau nilai dari karya sastra menjadi semakin disematkan berdasarkan kepada seseorang atau author yang berhasil mengumpulkan penghargaan sastra internasional sebanyak-banyaknya. Proses dari pemujaan akan teks sastra terbentuk melalui penghargaan sastra internasional bergengsi yang telah menciptakan perbedaan. Dahulunya karya sastra dilihat dari segi nilai estetika, namun kini dilihat dari seberapa sering atau banyak karya sastra tersebut mendapatkan penghargaan, seperti Nobel, Booker, Pulitzer, Commonwealth, Neustadt, Orange dan banyak orang lain, yang menyatakan bahwa nilai-nilai estetik dari karya sastra sendiri semakin dikesampingkan untuk menyebut karya sastra tersebut bagus atau baik.  Namun dengan mengumpulkan penghargaan dapat secara langsung menaikkan status dari karya sastra itu sendiri dan citra penulis.

Strategi pemberian penghargaan ini bisa dibilang sebagai perwujudan dari era postmodernisme  yang berangkat dari kontradiksi akan karya sastra yang dulunya dinilai berdasarkan pada standart “prestise” yang dibentuk oleh paradigma lama (kesusasteraan barat) dan fokus terhadap proses pengerjaannya, tetapi kini karya sastra dinilai lebih baik ketika karya tersebut memiliki konsep budaya yang terasa asli atau autentik dan mengandung unsur ethnic-chic. Oleh karena hal Ini kemudian selama dua dekade terakhir terdapat banyak penulis postkolonial yang telah diberikan hadiah sastra bergengsi, seperti Nobel Prize yang diberikan kepada V. S. Naipaul (2001), Derek Walcott (1993), Wole Soyinka (1991), Booker Prize V. S. Naipaul (1971), Salman Rushdie (1981), Ben Okri (1991), Michael Ondaatje (1992), Arundhati Roy (1997) dan sejumlah penulis postkolonial kosmopolitan lainnya yang juga telah masuk ke dalam ranah pasar global.

Lalu kemudian permasalahan lain muncul, bagaimana dengan karya sastra lokal yang ditulis kedalam bahasa daerah seperti yang terjadi di India atau Afrika misalnya, peranan apa yang dijalankan oleh bahasa minoritas di dalam pasar budaya yang disebut oleh Penulis sebagai  “eropa baru”. Penulis berpendapat dalam (2014: 101) bahwa terdapat beberapa permasalahan jika dikaitkan dengan permasalahan penghargaan karya sastra. Bahwasannya salah satu ketentuan untuk mendapatkan penghargaan atau prize adalah karya sastra tersebut harus dituliskan ke dalam bahasa inggris. Sebenarnya karya sastra yang ditulis kedalam bahasa daerah terlebih dahulu tidak ditolak tetapi tetap saja penulis harus menyertakan terjemahan dan yang akan di publikasikan kelak tentunya adalah karya sastra dalam versi bahasa inggris dan dalam hal ini penerjemah berhak akan penghargaan itu. Terbukti dalam daftar 100 buku terbaik di Afrika yang tertulis kedalam bahasa Inggris atau Perancis yang rata-rata dipublikasikan oleh penerbit Eropa dan telah tersebar ke seluruh dunia karena dikategorikan sebagai buku yang baik dan memperoleh penghargaan. Peraturan ini berlaku baik di Afrika, India atau negara lainnya. Yang mana hal ini sebenarnya menegaskan kekuasaan barat dalam bentuk dominasi bahasa yakni bahasa inggris yang bersifat menghapuskan atau melenyapkan bahasa daerah dari seluruh dunia.

Tetapi bagaimana mungkin dominasi bahasa inggris dapat melenyapkan bahasa daerah, seorang penulis kenya berpendapat bahwasannya kematian sebuah bahasa merupakan titik awal kematian keseluruhan budaya. Karena kematian dari satu bahasa merupakan pendapatan atau penambahan yang terjadi di bahasa lain. Dan sebuah bahasa akan punah jika kelompok atau individu yang b erperan sebagai speakers telah berganti menggunakan bahasa yang lain.

Referensi:

Ponzanesi Sandra. 2014. The Postcolonial Cultural Industry: Icons, Markets, Mythologies. Palgrave Macmillan.

Ponzanesi Sandra. 2014. Boutique Postcolonialism: Literary Awards, Cultural Value and the Canon.

A Review of “A Foucault Primer: Discourse,Power and the Subject” 

Alec Mc. Houl dan Wendy Grace dalam bukunya yang berjudul   “A Foucault Primer: Discourse, Power and the Subject” mencoba untuk menguraikan tentang asumsi dasar yang digagas oleh Foucault mengenai diskursus atau wacana, kekuasaan dan subjek.

Diskursus atau wacana menurut Foucault adalah tentang bagaimana sejarah dan sosial mampu menciptakan realitas. Artinya diskursus ini menghasilkan sejumlah aturan yang di dalamnya terdapat pandangan atau nilai yang dipandang sebagai kewajaran di dalam masyarakat, yang mana kemudian hal ini bersifat mengatur masyarakat. Dengan kata lain diskursus menjadi semacam kerangka berpikir yang mendasari tindakan individu untuk berperilaku dan diskursus ini menjadi kesadaran umum yang sulit dipisahkan dari individu. Dibalik diskursus ini menurut Foucault terdapat kekuasaan yang tersembunyi karena apa yang diterima oleh suatu masyarakat sebagai suatu kenormalan dan dipandang sebagai suatu kebenaran yang bersifat mutlak sebenarnya merupakan sebuah bentukan atau ciptaan dari para pemegang kekuasaan. Struktur dibalik diskursus inilah yang menggiring masyarakat untuk melanggengkan kebenaran-kebenaran yang merupakan hasil ciptaan para penguasa tersebut. Bahkan ketika individu keluar dari aturan tersebut maka individu tersebut akan dianggap sebagai melakukan penyimpangan dan tentunya akan mendapatkan perlakuan yang berbeda.

Namun mengapa kebenaran tersebut dapat dikatakan sebagai suatu ciptaan? yakni karena makna tentang sesuatu yang diterima oleh masyarakat luas adalah sesuatu yang sifatnya cair. Artinya berubah-ubah sesuai dengan kehendak atau kebutuhan dari para pemegang kekuasaan. Contohnya adalah bagaimana image atau penggambaran perempuan cantik di masyarakat Indonesia yang bersifat cair yakni beragam dan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Misalnya bagaimana wanita Jawa pada tahun 1934 yang dianggap cantik adalah yang pandai menari karena gemulai tari dimaknai sebagai simbolisasi dari kekuatan. berbeda lagi dengan standar wanita cantik di Papua yang dibentuk oleh masyarakat setempat. Wanita di Papua dianggap cantik apabila wanita tersebut hanya mengenakan sarung yang menutupi bagian bawah tubuhnya saja sedangkan bagian dada dibiarkan terbuka. Sedangkan di Bandung pada masa 1920, wanita akan dianggap cantik apabila ia bisa menenun sarung khas daerahnya yang mana hal serupa dapat ditemui di daerah Toraja, dan Bugis. Contoh yang lain adalah standar cantik yang berlaku di Dayak, wanita yang cantik adalah wanita yang memiliki lubang telinga yang besar. Bahkan semakin elastis telinga mereka dan bisa membentuk lubang lebar, maka wanita tersebut akan dianggap semakin cantik. Seiring dengan perubahan zaman  standar wanita cantik di Indonesia  saat ini pun berubah, yakni berkulit putih dan mulus, bertubuh langsing, ber-alis tebal dan lain sebagainya.

Menurut Foucault untuk melanggengkan pemaknaan atas wacana atau diskursus yang terbentuk di masyarakat tersebut, kemudian munculah pihak-pihak yang berkuasa untuk menentukan batasan tersebut, yang mana pandangan dari mereka dianggap sebagai suatu yang bersifat benar. Misalnya kalau dalam konteks standar perempuan cantik di Indonesia kini yang berwenang mengatakan atau menentukan saat ini adalah media atau dokter aesthetic misalnya. Begitulah subjek diproduksi oleh diskursus melalui tangan-tangan yang memiliki wewenang, yang kemudian subjek tersebut akan melestarikan diskursus-diskursus ciptaan para pemegang kekuasaan tersebut kepada individu lain.

Hasilnya diskursus, kekuasaan dan subjek terus menerus berupaya mempengaruhi pengetahuan. Foucault menilai bahwasannya kekuasaanlah yang menentukan pengetahuan, mana yang dinilai baik dan mana yang dinilai buruk, mana yang boleh untuk dilakukan dan yang tidak boleh untuk dilakukan dan lain sebagainya. Kekuasaanlah yang menentukan aturan akan segala sesuatu, peranan gender, seksualitas serta hukum yang berlaku di masyarakat. Intinya, Mau tidak mau kita tidak akan luput dan harus berada didalam genggaman kekuasaan dan apa yang disimpulkan oleh Foucault adalah bahwa tidak ada netralitas dalam ilmu pengetahuan dan kebenaran. Apa yang dianggap kebenaran di dalam masyarakat hanyalah sekedar produk diskursus.

Referensi :

McHoul, Alec & Wendy Grace.1993. A Foucault Primer: Discourse, Power, and the Subject.London: Routledge

https://www.brilio.net/cewek/10-standar-kecantikan-wanita-indonesia-zaman-dulu-tanpa-sulam-alis-1608023.html