Living the VirtuReal: Negotiating Transgender Identity in Cyberspace

israel

Ketika kita hendak berbicara mengenai transgender, tentunya hal ini tidak terlepaskan dari istilah LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) yang mana di Indonesia mereka merupakan kelompok marjinal yang termajinalkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan dan banyak lagi. Bahkan BBC News mengklaim terdapat 89,3% kaum LGBT di Indonesia yang pernah mendapat perlakuan kekerasan dan diskriminasi. Tindak kekerasan tersebut meliputi: fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan budaya.

Kasus diskriminasi terhadap kaum transgender yang sering kita dengar ini tentunya bukan hanya terjadi di Indonesia. Avi Marciano dalam Jurnalnya mencoba untuk meneliti tentang bagaimana komunitas transgender di Israel yang juga mengalami permasalahan dan hambatan-hambatan yang sama yang mereka peroleh di kehidupan nyata seperti diskriminasi, kekerasan dan lain sebagainya, mampu mengatur siasat mereka dalam hal ini adalah memanfaatkan internet untuk mengatasi permasalahan-pemasalahan dan hambatan-hambatan tersebut.

gay-boy

Tetapi mengapa diskriminasi dan perlakuan kekerasan terhadap kelompok transgender ini bisa terjadi? Jawabannya menurut (West & Fenstermarker, 1995 dalam Marciano 2014)  adalah karena gender merupakan suatu konsep yang dibentuk oleh masyarakat, oleh karena hal itu, individu diharapkan mampu berperilaku atau memainkan peran sesuai dengan peran gender yang berlaku di masyarakat. Artinya, jika individu berperilaku tidak sesuai atau berlawanan dengan nilai-nilai yang dibentuk masyarakat contohnya dengan menjadi transgender, maka individu tersebut akan menuai banyak permasalahan seperti diskriminasi, cacian, dan lain sebagainya seperti dalam berbagai kasus berikut: Lelaki Transgender yang DibuiDibunuh oleh Ayah Kandung karena GayDipecat dari Tempat Kerja karena Gay.

internet

Internet memang memiliki tempat yang spesial bagi kaum marjinal. Hal ini dikarenakan internet memiliki sifat “empowering” atau memberdayakan. Berbagai penelitian telah menyepakati adanya pengaruh positif yang diberikan internet kepada kaum marjinal atau minoritas, yakni termasuk kelompok transgender. Pertama, internet mampu menjadi sumber informasi yang tiada batas, internet juga mampu memberi dukungan dan konsultasi gratis karena melalui internet kaum transgender dapat saling berinteraksi satu sama lain, dapat tergabung dalam komunitas transgender lokal maupun global dan saling membagi pengalaman mereka satu sama lain yang mana pengalaman ini mengurangi perasaan terisolasi.

Kedua, internet mampu mengurangi tantangan atau hambatan dalam urusan teknis dan komunal. Contohnya bagaimana di internet kelompok transgender dapat dengan mudah membentuk suatu komunitas, atau organisasi tanpa membutuhkan persetujuan dari lembaga masyarakat.

Ketiga, internet mampu menjadi platform atau wadah bagi kelompok transgender untuk menjadi diri mereka sendiri,  karena di dunia nyata mereka tidak bisa mengekspresikan diri mereka secara bebas dan cenderung untuk menutup-nutupi identitas asli mereka untuk menghindari sanksi sosial. Istilah ini oleh Goofman disebut sebagai front-stage dan Backstagefront-stage adalah bagaimana kita menampilkan diri kita dihadapan publik. Sedangkan Backstage adalah arena yang privat dan aman bagi kita untuk menjadi diri kita sendiri.

Tetapi walaupun individu transgender sama-sama memanfaatkan internet, menurut Marciano individu transgender memiliki level pemanfaatan internet yang berbeda yakni meliputi preliminary, complementary dan alternative. Lingkup preliminary, merupakan pengunaan internet sebagai tahap persiapan, dalam lingkup ini individu transgender dapat mengalami pengalaman-pengalaman sebelum benar-benar terjun dalam dunia nyata.  Contohnya adalah pengalaman-pengalaman seperti menjalin hubungan romantis secara virtual yang mungkin diharapkan mampu menjadi hubungan romantis yang menjadi kenyataan di dunia nyata. Dalam lingkup Complementary, individu transgender menggunakan internet sebagai pelengkap dari kehidupan offline mereka. Contohnya adalah individu transgender yang menggunakan internet sebagai sumber informasi atau untuk bergabung dalam komunitas transgender tertentu misalnya, yang mana identitas offline dan online mereka tidak jauh berbeda atau bahkan sama, seperti penggunaan nama asli di dunia maya. Berbeda dengan keduanya, individu transgender dalam lingkup alternative cenderung untuk menggunakan identitas yang berbeda bahkan bersifat kontradiktif dengan kehidupan offline mereka. Misalnya, perempuan yang menyembunyikan identitas biologisnya yakni dengan menjadi laki-laki di dunia maya karena keinginannya untuk merasakan menjadi seorang laki-laki yang seutuhnya. Dalam hal ini internet dinilai sangat bermanfaat dimana mereka dapat menjadi seseorang yang benar-benar mereka inginkan baik laki-laki ataupun perempuan tanpa harus menjalani operasi trans-sex.

Dalam penutupnya Marciano berargumen bahwasannya melihat kehidupan seorang transgender di internet, terutama dalam lingkup alternative ini seolah-olah membantah penelitian-penelitian terdahulu yang berbicara tentang perbedaan kehidupan dan identitas para individu transgender di dunia offline dan online. Hal ini dikarenakan dalam lingkup alternative bukan berarti para transgender ini benar-benar menjadi individu yang beridentitas palsu tetapi sebenarnya justru pararel karena individu transgender ini mampu menggunakan identitas asli yang mereka yakini sebagai dirinya bukan identitas yang diharapkan oleh masyrakat dan bersifat dipaksakan. Oleh karena hal tersebut Marciano menyimpulkan bahwasannya ruang lingkup online yang diciptakan oleh kaum transgender dapat dilihat sebagai dunia Virtu-Real, yakni sebuah istilah yang merefleksikan kedua fakta yakni fakta bahwasannya dunia maya mampu menjadikan sarana penyeimbang posisi marjinal mereka di dunia nyata, dan fakta bahwa mereka masih menjadi subjek dari pembatasan-pembatasan di dunia nyata. istilah ini kemudian menengahi konsep antara virtual of reality dan real virtuality.

Sayangnya kelompok transgender di Indonesia belum dapat memanfaatkan internet secara bebas dan leluasa seperti komunitas transgender di Israel. Mereka cenderung untuk bersembunyi karena pemerintah masih belum bisa memberikan kesetaraan hak kepada kelompok transgender yakni dalam konteks ini adalah kebebasan untuk menggunakan internet. Terbukti dengan berbagai aksi pemblokiran situs-situs dan aplikasi-aplikasi yang berbau LGBT, bahkan seperti yang kita tahu saat ini konten-konten dalam televisi misalnya dilarang menampilkan konten-konten yang berbau LBGT.

Tentu yang diharapkan dari kesetaraan hak bagi kaum transgender disini bukan berarti pemerintah Indonesia harus melegalkan pernikahan sesama jenis seperti yang sudah diberlakukan di berbagai negara barat, tetapi cukup dengan memanusiakan mereka dan tidak perlu berlebihan melihat mereka sebagai ancaman bagi seluruh umat.

Referensi:

Marciano, Avi. 2014. Living in the VIrtuReal: Negotiating Transgender Identity in Cyber Space. Journal of Computer-Mediated Communication 824-838. International Communication Association.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140814_lgbt_indonesia

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160915_indonesia_pemblokiran_aplikasi

Iklan

Advertising The margins: Translation and minority cultures

17148767-Abstract-word-cloud-for-Western-canon-with-related-tags-and-terms-Stock-Photo

Gambar dipinjam dari sini

Membaca bagian empat dari buku Ponzanesi ini membuat saya mencari benang merah dari bab- bab sebelumnya karena penulis sering kali menggunakan kata atau konteks yang sudah dibahas di bab-bab sebelumnya.

Dari apa yang saya pahami, kurang lebih inti dari buku yang ditulis oleh Ponzanesi ini adalah untuk mencari tahu cara dan mengidentifikasi bagaimana bidang postcolonial berpartisi dalam industri budaya. Ponzanesi menjelaskan bahwasannya produk budaya postcolonial menjadi bagian dari perdagangan global dalam hal budaya dan bagaimana perbedaan akan budaya tersebut justru menjadikannya sebuah komoditas.

Akan tetapi pada bab empat, Ponzanesi lebih fokus kepada hubungan antara globalisasi, produk budaya postkolonial yakni yang berupa karya sastra dan peranan dari literary awards serta proses penerjemahan. Ponzanesi dalam bab empat mencoba untuk menjelaskan dan memonitori permasalahan dalam hal proses globalisasi yang berkelanjutan dalam konteks karya sastra atau literatur dan bahasa melalui masalah-masalah seperti penerjemahan dan penganugerahan hadiah atau award kepada sastra minor yang dicontohkan di wilayah Afrika, seperti Caine Prize dan Noma untuk India.

Tujuan dari Ponzanes i adalah menyadari pentingnya untuk merekonstruksi atau memulihkan seperti semula kembali hubungan yang tersembunyi antara kesenian atau karya sastra dengan politik ekonomi. Namun menurutnya kini di era globalisasi memisahkan karya seni dengan istilah komoditas sangatlah kompleks karena di era ini yang lebih di tekankan adalah nilai tukar barang ketimbang konsep akan nilai tersebut.

Di era globalisasi, walaupun perwujudan atau manifestasi lokal dapat bermacam-macam dan spesifik. Tetapi sistem ekonomi global mampu menghomogenkan operasi dan efeknya. Yang mana hal ini berlaku pada produk budaya yang merupakan produk terbaru dari kapitalisme. Seperti karya sastra postcolonial yang ditransformasi kedalam comodity of global excange atau pertukaran komoditas global, yang ternyata mampu mendatangkan pasar baru seperti yang berasal dari third world countries, para imigran dan lain sebagainya, yang  kemudian berdampak pada manifestasi lokal yang dulunya dinilai sebagai the other kini di era globalisasi ini telah bertransformasi  kedalam komoditas eksotis.

Proses mengkomoditaskan manifestasi lokal dalam literatur atau karya sastra ditandai dengan maraknya penghargaan di bidang kebudayaan. Dalam beberapa tahun terakhir ini menurut Ponzanesi pada kenyataannya sedang mengalami politik intens yang belum pernah ada sebelumnya yakni tentang hubungan antara prestasi sastra yang terkait dengan nilai ekonominya. Pembentukan “prestise” atau nilai dari karya sastra menjadi semakin disematkan berdasarkan kepada seseorang atau author yang berhasil mengumpulkan penghargaan sastra internasional sebanyak-banyaknya. Proses dari pemujaan akan teks sastra terbentuk melalui penghargaan sastra internasional bergengsi yang telah menciptakan perbedaan. Dahulunya karya sastra dilihat dari segi nilai estetika, namun kini dilihat dari seberapa sering atau banyak karya sastra tersebut mendapatkan penghargaan, seperti Nobel, Booker, Pulitzer, Commonwealth, Neustadt, Orange dan banyak orang lain, yang menyatakan bahwa nilai-nilai estetik dari karya sastra sendiri semakin dikesampingkan untuk menyebut karya sastra tersebut bagus atau baik.  Namun dengan mengumpulkan penghargaan dapat secara langsung menaikkan status dari karya sastra itu sendiri dan citra penulis.

Strategi pemberian penghargaan ini bisa dibilang sebagai perwujudan dari era postmodernisme  yang berangkat dari kontradiksi akan karya sastra yang dulunya dinilai berdasarkan pada standart “prestise” yang dibentuk oleh paradigma lama (kesusasteraan barat) dan fokus terhadap proses pengerjaannya, tetapi kini karya sastra dinilai lebih baik ketika karya tersebut memiliki konsep budaya yang terasa asli atau autentik dan mengandung unsur ethnic-chic. Oleh karena hal Ini kemudian selama dua dekade terakhir terdapat banyak penulis postkolonial yang telah diberikan hadiah sastra bergengsi, seperti Nobel Prize yang diberikan kepada V. S. Naipaul (2001), Derek Walcott (1993), Wole Soyinka (1991), Booker Prize V. S. Naipaul (1971), Salman Rushdie (1981), Ben Okri (1991), Michael Ondaatje (1992), Arundhati Roy (1997) dan sejumlah penulis postkolonial kosmopolitan lainnya yang juga telah masuk ke dalam ranah pasar global.

Lalu kemudian permasalahan lain muncul, bagaimana dengan karya sastra lokal yang ditulis kedalam bahasa daerah seperti yang terjadi di India atau Afrika misalnya, peranan apa yang dijalankan oleh bahasa minoritas di dalam pasar budaya yang disebut oleh Penulis sebagai  “eropa baru”. Penulis berpendapat dalam (2014: 101) bahwa terdapat beberapa permasalahan jika dikaitkan dengan permasalahan penghargaan karya sastra. Bahwasannya salah satu ketentuan untuk mendapatkan penghargaan atau prize adalah karya sastra tersebut harus dituliskan ke dalam bahasa inggris. Sebenarnya karya sastra yang ditulis kedalam bahasa daerah terlebih dahulu tidak ditolak tetapi tetap saja penulis harus menyertakan terjemahan dan yang akan di publikasikan kelak tentunya adalah karya sastra dalam versi bahasa inggris dan dalam hal ini penerjemah berhak akan penghargaan itu. Terbukti dalam daftar 100 buku terbaik di Afrika yang tertulis kedalam bahasa Inggris atau Perancis yang rata-rata dipublikasikan oleh penerbit Eropa dan telah tersebar ke seluruh dunia karena dikategorikan sebagai buku yang baik dan memperoleh penghargaan. Peraturan ini berlaku baik di Afrika, India atau negara lainnya. Yang mana hal ini sebenarnya menegaskan kekuasaan barat dalam bentuk dominasi bahasa yakni bahasa inggris yang bersifat menghapuskan atau melenyapkan bahasa daerah dari seluruh dunia.

Tetapi bagaimana mungkin dominasi bahasa inggris dapat melenyapkan bahasa daerah, seorang penulis kenya berpendapat bahwasannya kematian sebuah bahasa merupakan titik awal kematian keseluruhan budaya. Karena kematian dari satu bahasa merupakan pendapatan atau penambahan yang terjadi di bahasa lain. Dan sebuah bahasa akan punah jika kelompok atau individu yang b erperan sebagai speakers telah berganti menggunakan bahasa yang lain.

Referensi:

Ponzanesi Sandra. 2014. The Postcolonial Cultural Industry: Icons, Markets, Mythologies. Palgrave Macmillan.

Ponzanesi Sandra. 2014. Boutique Postcolonialism: Literary Awards, Cultural Value and the Canon.

A Review of “A Foucault Primer: Discourse,Power and the Subject” 

Alec Mc. Houl dan Wendy Grace dalam bukunya yang berjudul   “A Foucault Primer: Discourse, Power and the Subject” mencoba untuk menguraikan tentang asumsi dasar yang digagas oleh Foucault mengenai diskursus atau wacana, kekuasaan dan subjek.

Diskursus atau wacana menurut Foucault adalah tentang bagaimana sejarah dan sosial mampu menciptakan realitas. Artinya diskursus ini menghasilkan sejumlah aturan yang di dalamnya terdapat pandangan atau nilai yang dipandang sebagai kewajaran di dalam masyarakat, yang mana kemudian hal ini bersifat mengatur masyarakat. Dengan kata lain diskursus menjadi semacam kerangka berpikir yang mendasari tindakan individu untuk berperilaku dan diskursus ini menjadi kesadaran umum yang sulit dipisahkan dari individu. Dibalik diskursus ini menurut Foucault terdapat kekuasaan yang tersembunyi karena apa yang diterima oleh suatu masyarakat sebagai suatu kenormalan dan dipandang sebagai suatu kebenaran yang bersifat mutlak sebenarnya merupakan sebuah bentukan atau ciptaan dari para pemegang kekuasaan. Struktur dibalik diskursus inilah yang menggiring masyarakat untuk melanggengkan kebenaran-kebenaran yang merupakan hasil ciptaan para penguasa tersebut. Bahkan ketika individu keluar dari aturan tersebut maka individu tersebut akan dianggap sebagai melakukan penyimpangan dan tentunya akan mendapatkan perlakuan yang berbeda.

Namun mengapa kebenaran tersebut dapat dikatakan sebagai suatu ciptaan? yakni karena makna tentang sesuatu yang diterima oleh masyarakat luas adalah sesuatu yang sifatnya cair. Artinya berubah-ubah sesuai dengan kehendak atau kebutuhan dari para pemegang kekuasaan. Contohnya adalah bagaimana image atau penggambaran perempuan cantik di masyarakat Indonesia yang bersifat cair yakni beragam dan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Misalnya bagaimana wanita Jawa pada tahun 1934 yang dianggap cantik adalah yang pandai menari karena gemulai tari dimaknai sebagai simbolisasi dari kekuatan. berbeda lagi dengan standar wanita cantik di Papua yang dibentuk oleh masyarakat setempat. Wanita di Papua dianggap cantik apabila wanita tersebut hanya mengenakan sarung yang menutupi bagian bawah tubuhnya saja sedangkan bagian dada dibiarkan terbuka. Sedangkan di Bandung pada masa 1920, wanita akan dianggap cantik apabila ia bisa menenun sarung khas daerahnya yang mana hal serupa dapat ditemui di daerah Toraja, dan Bugis. Contoh yang lain adalah standar cantik yang berlaku di Dayak, wanita yang cantik adalah wanita yang memiliki lubang telinga yang besar. Bahkan semakin elastis telinga mereka dan bisa membentuk lubang lebar, maka wanita tersebut akan dianggap semakin cantik. Seiring dengan perubahan zaman  standar wanita cantik di Indonesia  saat ini pun berubah, yakni berkulit putih dan mulus, bertubuh langsing, ber-alis tebal dan lain sebagainya.

Menurut Foucault untuk melanggengkan pemaknaan atas wacana atau diskursus yang terbentuk di masyarakat tersebut, kemudian munculah pihak-pihak yang berkuasa untuk menentukan batasan tersebut, yang mana pandangan dari mereka dianggap sebagai suatu yang bersifat benar. Misalnya kalau dalam konteks standar perempuan cantik di Indonesia kini yang berwenang mengatakan atau menentukan saat ini adalah media atau dokter aesthetic misalnya. Begitulah subjek diproduksi oleh diskursus melalui tangan-tangan yang memiliki wewenang, yang kemudian subjek tersebut akan melestarikan diskursus-diskursus ciptaan para pemegang kekuasaan tersebut kepada individu lain.

Hasilnya diskursus, kekuasaan dan subjek terus menerus berupaya mempengaruhi pengetahuan. Foucault menilai bahwasannya kekuasaanlah yang menentukan pengetahuan, mana yang dinilai baik dan mana yang dinilai buruk, mana yang boleh untuk dilakukan dan yang tidak boleh untuk dilakukan dan lain sebagainya. Kekuasaanlah yang menentukan aturan akan segala sesuatu, peranan gender, seksualitas serta hukum yang berlaku di masyarakat. Intinya, Mau tidak mau kita tidak akan luput dan harus berada didalam genggaman kekuasaan dan apa yang disimpulkan oleh Foucault adalah bahwa tidak ada netralitas dalam ilmu pengetahuan dan kebenaran. Apa yang dianggap kebenaran di dalam masyarakat hanyalah sekedar produk diskursus.

Referensi :

McHoul, Alec & Wendy Grace.1993. A Foucault Primer: Discourse, Power, and the Subject.London: Routledge

https://www.brilio.net/cewek/10-standar-kecantikan-wanita-indonesia-zaman-dulu-tanpa-sulam-alis-1608023.html