The Globalization of Diversity MengHomogenkan yang “Heterogen”

tumblr_on0lifl8ZU1w5d1x4o1_540

Gambar di pinjam dari Sini

Featherstone dalam chapter 10, mencoba untuk memahami  mengapa dan bagaimana postmodernisme menjadi permasalahan yang sentral dalam kehidupan berbudaya saat ini.  Menurutnya istilah postmodernisme ini begitu kompleks sehingga sulit untuk di definisikan, namun garis besarnya, postmodernisme menurutnya merujuk pada suatu sistem di masyarakat yang terjadi setelah sistem modernitas dimana informasi bersifat kaya, mengglobal yang didalamnya terdapat kumpulan kelompok dan budaya. Postmodernisme juga bisa dilihat sebagai sebuah tradisi akan bagaimana masyarakat melihat dunia, yang mempertanyakan kebenaran, alasan dan realitas yang terjadi. Era posmodernsime bersifat holisme, interdependence (kedaan saling tergantung satu sama lain), bersifat menolak kepastian atau kebenaran yang mutlak karena pengetahuan dinilai sebagai bentuk konstruksi dari kelompok dominan dan cerminan dari posisi pembentuk pengetahuan dan yang mengikutinya (informer dan informed).

Menurut Featherstone postmodernisme jika diperhadapkan dengan modernisme, memiliki posisi yang beragam. Disatu sisi modernisme dianggap tidak berhasil mengangkat martabat manusia moderrn. Bahkan mengantarkan manusia kepada ketimpangan sosial.  Atas dasar kritik ini,  postmodernisme kemudian hadir sebagai bentuk gerakan yang membawa ide-ide baru. Sedangkan sebagian lagi beranggapan, postmodernisme adalah pengembangan dari modernitas. Perbedaan pendapat dua kelompok mengenai pemahaman postmodernisme cukup berbeda secara signifikan. Satu konsep mengatakan bahwa modernisme bersifat kontras dengan postmodernisme. Sedangkan yang lain menganggap bahwa postmodernisme adalah bentuk penyempurna dari modernisme yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain.

Menurut Singh, dalam journalnya yang berjudul consumer culture and postmodernism Jika modernisme dianggap memproklamirkan kematian tuhan (proclaimed the death of God) yang dahulunya berjaya di era premodernisme, postmodernisme dinilai memproklamirkan kematian akan dirinya sendiri (the death of self) karena jika tidak ada sesuatu yang absolut, kebenaran bersifat relatif, tidak ada stabillitas, realitas dianggap dikonstruksikan secara sosial, ketika sebuah identitas hilang dan aturan-aturan dalam masyarakat tidak terpakai lagi dan masyarakat kehilangan identitasnya yang menimbulkan keseragaman dalam masyarakat maka identitas idividual adalah sebuah ilusi saja.

Menurut Durkeheim dalam Featherstone (2007:143), Ketika masyarakat dan sistem di dalamnya menjadi lebih kompleks kemudian menjadikan individu untuk berpegang hanya kepada prinsip kemanusian saja, hal ini dinilai dapat berakibat pada keyakinan bahwasannya manusia sebagai individu merupakan simbol yang kuat dan cenderung untuk mengesampingkan batasan-batasan seperti aturan-aturan negara dan budaya. Yang kemudian Merujuk pada pemahaman “unity through diversity” dan pemahaman tentang kesatuan menerima perbedaan. Konsep ini menjadi lebih mudah diterima seiring dengan sebuah pemahaman tentang perubahan zaman yang terhubung dengan postmodernisme yang menurut Featherstone merusak upaya pemerintah negara dalam hal integrasi budaya.  Namun di waktu yang sama, negara-negara juga tergabung dan bersatu menjadi sebuah kesatuan yang besar dan bertansformasi kedalam putaran arus budaya dominan dan ekonomi global.

Yang kemudian berakibat pada tekanan tekanan yang bersifat universal berupa multinational capitalism, Americanization, media imperialism dan consumer culture yang apabila kita tolak maka dapat melenyapkan keberadaan kita. Tetapi apabila kita menerima begitu saja maka tekanan-tekanan ini akan menyebabkan banyak kesalah-pahaman, penolakan akan ethnie atau tradisi populer (seperangkat simbol, kepercayaan, ingatan, peristiwa, dan tradisi yang terbentuk menjadi satu kedalam bagian budaya populer ) (Smith dalam Featherstone (144: 2007).

Berbicara tentang global culture menurut Featherstone juga berarti tentang kondisi dimana dunia bersatu menjadi satu dan proses globalisasi membimbing kepada penerimaan akan pandangan tentang dunia ini satu serta generalisasi tentang pandangan kita dalam melihat dunia ini dan bagaimana seharusnya kita melihatnya.

Kemungkinan lain yang dihubungkan dengan posmodernisme adalah kondisi dimana negara dominan mampu membuat budaya populer dan mampu menghomogenkan perbedaan-perbedaan yang ada pada budaya lokal dan atau mengasimilasikan budaya lokal tersebut dengan budaya global (Bauman,1990 dalam Featherstone (2007:145) Featherstone juga berpendapat bahwa bentuk kelonggaran negara yang diberikan kepada modernitas merupakan gejala terbentuknya postmodernitas.

Posmodernisme memang menawarkan harapan akan besarnya bentuk toleransi kepada batasan-batasan negara dan budaya. Posmodernisme juga menawarkan kesatuan dari keberagaman. Namun postmodernisme juga bersifat mengabaikan batasan-batasan negara dan budaya. Dan jika digabungkan dengan pendapat Durkheim berdasarkan pada prinsip humanity dia berpendapat bahwasannya bagaimana budaya global yang bersifat menghomogenkan dan bagaimana identitas dapat dibentuk sedemikian rupa tanpa campur tangan dari setiap negara atau budaya yang bersangkutan maka hal ini akan menjadi sebuah bentuk ancaman bagi seluruh dunia.

Di Indonesia implementasi postmodernitas terasa dibentuk dalam aturan perubahan kurikulum pendidikan 2006 yakni KTSP ke kurikulum 2013. Kurikulum 2013 seolah  diciptakan untuk menjawab tantangan baik internal maupun eksternal. Tantangan internal yakni terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Sedangkan tantangan eksternal terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Tantangan eksternal juga terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia, investasi, dan transformasi bidang pendidikan.

Karena postmodernisme dilihat sebagai keterbukaan untuk melihat hal-hal baru, yang berbeda sambil menolak kecenderungan apatis dan ketaatan pada suatu otoritas, tatanan yang bersifat mutlak, pada kurikulum 2013 pendidikan tidak lagi diartikan sebagai proses transformasi pengetahuan yang hanya dikuasai oleh sekolah. Posisi guru tidak lagi sebagai otoritas utama dalam proses pembelajaran dikelas dengan demikian guru tidak lagi dipandang sebagai seseorang yang selalu benar. Bahkan tidak ada sistem peringkat dalam raport murid yang dahulunya dijadikan tolok ukur dari kepandaian dan prestasi murid. Gudang ilmu mengalami pergeseran, tidak lagi terpusat pada guru tetapi juga pada teknologi internet. Intinya semua hal seolah-olah menjadi absurd dalam kurikulum 2013 yang serupa dengan penggambaran Featherstone akan postmodernisme.

 

Referensi:

Featherstone Mike. 2007. Consumer Culture and Postmodernism 2nd edition. SAGE Publications Ltd. London.

SINGH, P.,R., (2011) Consumer Culture and Postmodernism in Postmodern Openings, Year 2, No. 5, Vol. 5, March, Year 2011

http://www.kompasiana.com/rendyanabayu/postmodernisme-dalam-kurikulum-2013_54f92037a3331169018b4790

Iklan

Media and Society

Entman dan Rojecki dalam bab ketiganya membuka dengan hasil wawancara yang di peroleh mereka di Indianapolis, mereka menyimpulkan bahwasannya White-American memiliki perasaan yang beragam terhadap African-Americans, mulai dari perasaan kebencian atau rasisme, friendly, bahkan campuran dari keduanya (ambivalence).

Perasaan atau pola pikir White-Americans terhadap African-Americans ini tentu dipengaruhi sejarah yang panjang antara keduanya. Selain itu Entman dan Rojecki berpendapat bahwasannya manusia memang memiliki kecenderungan untuk memilah-milah sesuatu, mana yang termasuk dalam “us” dan yang mana termasuk dalam “them”. Perilaku  ini menurut Entman dan Rojecki dipengaruhi oleh media. Media memiliki kemampuan untuk membentuk budaya tertentu dan dalam kasus ini memiliki potensi untuk mempengaruhi perilaku dan pola pikir White-Americans terhadap African-Americans. Dan keaadaan yang paling tepat untuk mendeskripsikan perilaku White-Americans adalah ambivalence yakni perasaan yang bercampur antara kebencian atau rasisme dan friendly.

Perilaku dan perasaan White-Americans ini memang menunjukkan progress dalam hal toleransi ras sejak tahun 1950-an yang dapat dilihat dari meningkatnya pernikahan antar ras, saling hidup berdampingan, dan juga bentuk vote yang diberikan kepada presiden ber-ras Afican-Americans. Walaupun demikian, hasil survey yang didapat sebenarnya kurang dapat diandalkan atau dipercaya secara seutuhnya karena menurut Entman dan Rojecki White-Americans memiliki kecenderungan untuk menyembunyikan atau menutup-nutupi perasaan mereka yang sebenarnya terhadap African-Americans karena takut disebut sebagai “racist”. Sebenarnya hal ini dinilai lebih berbahaya oleh Entman dan Rojecki karena bentuk-bentuk rasisme yang disangkal oleh White-Americans terhadap African-Americans ini justru terbentuk dalam hal-hal lain seperti minimnya pekerjaan yang baik dengan gaji yang tinggi yang diperuntukkan oleh African-Americans.

Di sisi lain, dalam level makro, kebijakan pemerintah belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam hal kesetaraan hak-hak. Menurut Schuman dalam Entman dan Rojecki “There is no real sign that the larger White public is prepared to see norms of equal treatment reconceptualized to support substantial steps toward drastically reducing economic and social inequality in this country” (2000: 46-47).

Media yang memiliki kemampuan untuk membentuk budaya tertentu dan memiliki potensi untuk mempengaruhi perilaku dan pola pikir individu dengan kontennya seperi berita, film dan iklan komersial nyatanya mampu berperan ganda yakni memperburuk perasaan atau perilaku rasisme antar kelompok atau justru menciptakan rasa tenggang rasa antar ras.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tentang pola pikir individual yang sistematis yang terbentuk oleh budaya, Entman dan Rojecki memasukkan model atau sebuah teori mengenai media dan society, yakni teori antropologi milik Mary Douglas yang menjelaskan tendensi manusia untuk membeda-bedakan mana kelompok yang dianggap termasuk dalam kelompok in-group yang diklasifikasikan sebagai “purity” dan out-group sebagai “danger”. Menurut Douglas pandangan akan hirarki sosial dibagi menjadi lima berdasarkan kelasnya. Pertama ideal adalah kelompok White-Americans. Kedua, Normal adalah kelompok mayoritas White-Americans tetapi tidak mendapatkan perlakuan yang didapat kelompok ideal. Ketiga, liminal yakni kelompok yang mendapatkan perlakuan yang positif dan juga negatif secara bersamaan dan kehadirannya tidak secara total diterima tetapi juga tidak ditolak. Sisanya adalah kelas yang disebut sebagai abormal dan counter-ideal, kelompok abnormal ini kebalikan dari kelompok ideal dan normal baik dalam hal warna kulit, cara berbicara atau aksen yang sangat berbeda, gaya berpakain dan lain sebagainya. Sedangkan kelompok counter-ideal ini sangat berbeda jauh dengan kelompok ideal dan normal baik dalam hal warna kulit, cara berbicara atau aksen yang sangat berbeda, gaya berpakaian dan lain sebagainya, tetapi perbedaan ini terkesan disengaja dibentuk dan dianggap sebagai ancaman oleh white-Americans.

Sebenarnya pasca era civil-right, menurut Entman dan Rojecki kebanyakan dari white-Americans tidak lagi melihat African-Americans sebagai out-group tetapi lebih kepada golongan liminal yang keberadaanya tidak seutuhnya diterima tapi juga tidak ditolak. Liminality ini kemudian menciptakan status yang tidak jelas akan kelompok African-Americans baik bagi kelompok dominan yang menciptakan budaya dominan dan kepada mereka yang menganutnya (publik) yang menghasilkan kebingungan dalam wacana di media dan reaksi audien nya yakni White-Americans. Media masih kerap menayangkan pemikiran prototypical tentang African-Americans secara tidak sadar. Pemikiran Prototypical adalah bagaimana seseorang memvisualisasikan suatu konsep tertentu kepada satu jenis tipe yang fixed atau jelas saja. Contohnya adalah bagaimana koran Time berulang ulang sampai 30 kali dalam setahun yang secara tidak sengaja memvisualisasikan orang Amerika sebagai kelompok White saja dalam konten beritanya, seperti dalam “Growing Up Online” yang menampilkan gambar anak laki-laki berkulit putih yang berusia sekitar 12 tahun dan dalam “How to Make Your Kid a Better Student” yang menampilkan anak laki-laki yang berusia 10 tahun di gambarnya.

Senada dengan diskriminasi ras yang terjadi di Amerika, di Indonesia ras Tionghoa yang dianggap sebagai out-group oleh mayoritas pribumi kerap kali mendapatkan perlakuan diskriminatif. Etnis Tionghoa memang bukan satu-satunya etnis minoritas di Indonesia. Namun berbeda dengan etnis-etnis yang lain (Arab, India) etnis Tionghoa (cina) terkesan menjadi etnis yang rentan oleh stereotip, dan perlakuan diskriminasi dari waktu ke waktu. Hal tersebut dikarenakan hal serupa yakni daftar sejarah yang panjang dan kontroversial antara etnis Tionghoa dengan orang pribumi sejak zaman penjajahan belanda, kepemimpinan Soeharto dan hingga saat ini. Belanda datang dan menjajah Indonesia serta memberlakukan sistem level stratifikasi berdasarkan ras. Level pertama tentunya adalah orang-orang Eropa, yang kedua adalah orang asing dari negara bagian timur yang didominasi oleh etnis Tionghoa dan dalam level strata terakhir adalah kelompok orang-orang pribumi. Alasan dibalik kesenjangan sosial yang diatur oleh belanda dan hak-hak istimewa yang diberikan kepada etnis Tionghoa adalah karena pada saat itu etnis Tionghoa memiliki posisi ekonomi yang kuat dan belanda sangat bergantung pada etnis tersebut perihal mereka merupakan perantara antara orang belanda dengan orang pribumi. Diantara hak-hak istimewa yang diberikan kepada etnis tionghoa meliputi jaminan jabatan politik, dan hak istimewa di bidang ekonomi salah satunya adalah Pachtstelse, yakni orang tionghoa memiliki hak atau wewenang untuk menyewa area yang luas di pulau jawa (Silva, 2010: 61), Sedangkan diskriminasi, dan marginalisasi etnis Tionghoa yang terjadi pada era orde baru yakni era kepemimpian Soeharto. Presiden Soeharto memaksa masyarakat Tionghoa untuk melakukan asimilasi sembari mengidentifikasi mereka sebagai bukan pribumi. Mereka diberi kartu identitas yang membedakan mereka dengan orang pribumi yang mana berdasarkan kartu identitas tersebut pemerintah bukan hanya dapat melacak aktifitas mereka tetapi juga mendiskriminasi hak-hak sosial mereka, seperti pembatasan hak untuk belajar di universitas, harus merubah nama mereka kedalam nama Indonesia, dan larangan untuk bekerja di sektor pemerintahan. Tidak hanya itu,  kelompok dan institusi-institusi yang tergabung dalam kelompok etnis Tionghoa di bredel. Bahkan bahasa, budaya serta agama etnis Tionghoa dilarang.

Kini, diskriminasi etnis Tionghoa di Indonesia seolah berkebalikan dengan diskriminasi antara white dan Black di Amerika yang lebih berat di level makro. Yang terjadi di indonesia kesetaraan etnis antara pribumi dan Tionghoa menunjukkan perkembangannya di level makro yang ditandai dengan di tetapkannya hari tahun baru Imlek, kebebasan atas penggunaan nama dan simbol-simbol etnis Tionghoa, hingga diresmikannya Confucianism atau agama etnis Tionghoa sebagai agama yang diakui di Indonesia. Tetapi tampaknya kesetaraan etnis dalam level mikro yakni dalam masyarakat umum masih sulit diterima. Hal ini tentunya tidak lepas dari peranan media seperti yang dikatan oleh Entman dan Rojecki bahwasannya Media memiliki memiliki potensi untuk mempengaruhi perilaku dan pola pikir publik tentang suatu ras tentetu baik secara di sengaja maupun tidak disengaja.

Contohnya adalah bagaimana kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mantan gubernur DKI jakarta yang beretnis Tionghoa di blow up besar-besaran oleh media baik dalam media cetak, elektronik, dan media sosial. Disini juga dapat dikatakan bahwasannya media Indonesia masih berpikir secara prototypical, seolah-media memposisikan seluruh masyarakat Indonesia adalah muslim dan menjadi korban dari kasus penistaan agama ini. Media yang menurut Entman dan Rojecki juga mampu berperan sebagai sarana terwujudnya harmonisasi antar etnis, serta menjadi pembelajaran publik nampaknya masih gagal menjalankan tugasnya baik itu dalam konteks di Amerika maupun di Indonesia.

 

Referensi:

Entman, Robert M, Andrew Rojecki. 2000. The Black Image in the White Mind: Media and Race in America. The University of Chicago Press.  Chicago.

Felix Da Silva. 2010. The Chinese Minority in Indonesia. HOHONU.

Gregory S. Urban. 2013. The Eternal Newcomer: Chinese Indonesian Identity from Indonesia to the United States.  California State of University. Los Angeles.

Suwito, Eko Harry Susanto, Ahmad Junaidi. 2011. Keberadaan Etnis Tionghoa Dalam Sorotan Media Massa (Analisis Bingkai Imlek 2011 di Metro TV. Universitas Tarumanegara.

 

 

A Review of Laura Mulvey: Visual Pleasure and Narrative Cinema

“Women, whose image has continually has been stolen and used for this end, cannot view the decline of the traditional film form with anything much more than sentimental regret” (Mulvey: 816).

 

Mulvey dalam tulisannya menaruh perhatian dan kritiknya pada media visual dan narasi dari film yang membongkar kekuasan patriarki menggunakan sudut pandang kamera. Kekuasaan patriarki ini tercermin dalam bentuk representasi para pembuat film yakni produser dan sutradara bahkan menurut Mulvey struktur ruang gedung bioskop itu sendiri juga merupakan wujud dari kekuasaan sistem patriarki.

Mulvey dalam tulisannya mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana kepuasan atau daya tarik film diperkuat oleh pola yang sudah bekerja di dalam subjek (aktor atau aktris) dan formasi sosial yang telah dibentuk oleh film tersebut yang mencerminkan, mengungkapkan, dan bahkan secara terang terangan menunjukkan interpretasi tentang perbedaan peranan seksual dalam film. Mulvey mengutip pendapat Freud tentang posisi perempuan dalam budaya masyarakat patriarki yang dijadikan sebagai objek atau tanda yang dijadikan fantasi dan obsesi bagi kaum laki-laki yakni dengan cara memposisiskan perempuan sebagai tokoh pasif “silent image”  yang menyimbolkan perempuan sebagai “bearer of meaning” artinya yang diberi arti bukan “maker of meaning” atau pemberi arti.

Cinema atau bioskop menurut Mulvey merupakan wujud dari kekuasaan kelompok dominan atau sistem patriarki karena memiliki wujud yang dikondisikan sedemikian rupa dengan pencahayaan dan pengaturan suara yang melengkapi sisi dramatis objek yang ditampilkan pada layar bioskop. Bahkan bioskop juga dinilai memberi beberapa kesenangan dan kepuasan bagi laki-laki.

Beberapa kesenangan dan kepuasaan tersebut adalah pertama, scopophillia yakni kesenangan dan kepuasaan yang didapat dari menjadikan orang lain sebagai objek pemuasan seksual melalui indera penglihatan. Pada tahap ini, adegan atau gambar yang ditampilkan dalam film mengikat imajinasi dan hasrat laki-laki untuk menikmati. Hal ini seolah menegaskan bahwa laki-laki berperan sebagai seseorang yang aktif sebagai “maker of meaning” atau pemberi arti, karena perempuan dinilai sebagai “bearer of meaning” atau yang diberi arti sebagai objek seksual semata.

Kedua, Perempuan yang berperan sebagai penonton cenderung memposisiskan dirinya sebagai pemeran perempuan dalam film tersebut. Perempuan mulai memposisikan dirinya sebagai sosok yang pasif yakni sebagai objek pandangan laki-laki untuk dinikmati. Tahapan ini disebut Lacan dalam Mulvey sebagai fase bercermin. Representasi tentang perempuan dalam film ini kemudian juga membangun konsep berpikir akan “standar ideal perempuan” seperti bentuk fisik dari perempuan, bagaimana perempuan seharusnya bersikap, berpikir dan lain sebagainya.

Mulvey dalam tulisannya mengkritisi bahwa bentuk film tradisional yang selalu menggunakan perempuan sebagai objek dan dicitrakan sedemikian rupa secara terus menerus merupakan sebuah bentuk dari kemunduran. Dia juga menambahkan bahwasannya dalam film, karakter perempuan selalu ditampilkan kedalam dua tingkatan berdasarkan fungsinya. Pertama perempuan ditampilkan sebagai objek yang erotis untuk karakter lain dalam alur ceritanya. Kedua, perempuan ditampilkan sebagai objek erotis bagi para penonton yang menonton film tersebut. Berbeda dengan karakter laki-laki yang menurut Mulvey ditampilkan sebaliknya bukan dijadikan objek erotis, tetapi selalu digambarkan sebagai sosok yang lebih sempurna, lebih berkuasa, dijadikan karakter yang selalu berhasil, dan mampu mengontrol penonton.

Sorotan kamera menurut Mulvey juga memainkan perannya dalam menciptakan ilusi pandangan para penonton. Kamera mampu menciptakan ketimpangan peran sexual pada film. Pada karakter perempuan kamera bergerak menyoroti seolah mendekati objek dengan menggunakan mode close up untuk memberi kesan yang lebih dramatis dan eksotis. Sedangkan sorot kamera pada karakter laki-laki selalu disorot dalam mode landscape saja untuk menciptakan efek yang natural.

 

Referensi:

Mulvey Laura. 1975. Visual Pleasure and Narrative Cinema dalam Film: Psychology, Society, and Ideology.