Advertising The margins: Translation and minority cultures

17148767-Abstract-word-cloud-for-Western-canon-with-related-tags-and-terms-Stock-Photo

Gambar dipinjam dari sini

Membaca bagian empat dari buku Ponzanesi ini membuat saya mencari benang merah dari bab- bab sebelumnya karena penulis sering kali menggunakan kata atau konteks yang sudah dibahas di bab-bab sebelumnya.

Dari apa yang saya pahami, kurang lebih inti dari buku yang ditulis oleh Ponzanesi ini adalah untuk mencari tahu cara dan mengidentifikasi bagaimana bidang postcolonial berpartisi dalam industri budaya. Ponzanesi menjelaskan bahwasannya produk budaya postcolonial menjadi bagian dari perdagangan global dalam hal budaya dan bagaimana perbedaan akan budaya tersebut justru menjadikannya sebuah komoditas.

Akan tetapi pada bab empat, Ponzanesi lebih fokus kepada hubungan antara globalisasi, produk budaya postkolonial yakni yang berupa karya sastra dan peranan dari literary awards serta proses penerjemahan. Ponzanesi dalam bab empat mencoba untuk menjelaskan dan memonitori permasalahan dalam hal proses globalisasi yang berkelanjutan dalam konteks karya sastra atau literatur dan bahasa melalui masalah-masalah seperti penerjemahan dan penganugerahan hadiah atau award kepada sastra minor yang dicontohkan di wilayah Afrika, seperti Caine Prize dan Noma untuk India.

Tujuan dari Ponzanes i adalah menyadari pentingnya untuk merekonstruksi atau memulihkan seperti semula kembali hubungan yang tersembunyi antara kesenian atau karya sastra dengan politik ekonomi. Namun menurutnya kini di era globalisasi memisahkan karya seni dengan istilah komoditas sangatlah kompleks karena di era ini yang lebih di tekankan adalah nilai tukar barang ketimbang konsep akan nilai tersebut.

Di era globalisasi, walaupun perwujudan atau manifestasi lokal dapat bermacam-macam dan spesifik. Tetapi sistem ekonomi global mampu menghomogenkan operasi dan efeknya. Yang mana hal ini berlaku pada produk budaya yang merupakan produk terbaru dari kapitalisme. Seperti karya sastra postcolonial yang ditransformasi kedalam comodity of global excange atau pertukaran komoditas global, yang ternyata mampu mendatangkan pasar baru seperti yang berasal dari third world countries, para imigran dan lain sebagainya, yang  kemudian berdampak pada manifestasi lokal yang dulunya dinilai sebagai the other kini di era globalisasi ini telah bertransformasi  kedalam komoditas eksotis.

Proses mengkomoditaskan manifestasi lokal dalam literatur atau karya sastra ditandai dengan maraknya penghargaan di bidang kebudayaan. Dalam beberapa tahun terakhir ini menurut Ponzanesi pada kenyataannya sedang mengalami politik intens yang belum pernah ada sebelumnya yakni tentang hubungan antara prestasi sastra yang terkait dengan nilai ekonominya. Pembentukan “prestise” atau nilai dari karya sastra menjadi semakin disematkan berdasarkan kepada seseorang atau author yang berhasil mengumpulkan penghargaan sastra internasional sebanyak-banyaknya. Proses dari pemujaan akan teks sastra terbentuk melalui penghargaan sastra internasional bergengsi yang telah menciptakan perbedaan. Dahulunya karya sastra dilihat dari segi nilai estetika, namun kini dilihat dari seberapa sering atau banyak karya sastra tersebut mendapatkan penghargaan, seperti Nobel, Booker, Pulitzer, Commonwealth, Neustadt, Orange dan banyak orang lain, yang menyatakan bahwa nilai-nilai estetik dari karya sastra sendiri semakin dikesampingkan untuk menyebut karya sastra tersebut bagus atau baik.  Namun dengan mengumpulkan penghargaan dapat secara langsung menaikkan status dari karya sastra itu sendiri dan citra penulis.

Strategi pemberian penghargaan ini bisa dibilang sebagai perwujudan dari era postmodernisme  yang berangkat dari kontradiksi akan karya sastra yang dulunya dinilai berdasarkan pada standart “prestise” yang dibentuk oleh paradigma lama (kesusasteraan barat) dan fokus terhadap proses pengerjaannya, tetapi kini karya sastra dinilai lebih baik ketika karya tersebut memiliki konsep budaya yang terasa asli atau autentik dan mengandung unsur ethnic-chic. Oleh karena hal Ini kemudian selama dua dekade terakhir terdapat banyak penulis postkolonial yang telah diberikan hadiah sastra bergengsi, seperti Nobel Prize yang diberikan kepada V. S. Naipaul (2001), Derek Walcott (1993), Wole Soyinka (1991), Booker Prize V. S. Naipaul (1971), Salman Rushdie (1981), Ben Okri (1991), Michael Ondaatje (1992), Arundhati Roy (1997) dan sejumlah penulis postkolonial kosmopolitan lainnya yang juga telah masuk ke dalam ranah pasar global.

Lalu kemudian permasalahan lain muncul, bagaimana dengan karya sastra lokal yang ditulis kedalam bahasa daerah seperti yang terjadi di India atau Afrika misalnya, peranan apa yang dijalankan oleh bahasa minoritas di dalam pasar budaya yang disebut oleh Penulis sebagai  “eropa baru”. Penulis berpendapat dalam (2014: 101) bahwa terdapat beberapa permasalahan jika dikaitkan dengan permasalahan penghargaan karya sastra. Bahwasannya salah satu ketentuan untuk mendapatkan penghargaan atau prize adalah karya sastra tersebut harus dituliskan ke dalam bahasa inggris. Sebenarnya karya sastra yang ditulis kedalam bahasa daerah terlebih dahulu tidak ditolak tetapi tetap saja penulis harus menyertakan terjemahan dan yang akan di publikasikan kelak tentunya adalah karya sastra dalam versi bahasa inggris dan dalam hal ini penerjemah berhak akan penghargaan itu. Terbukti dalam daftar 100 buku terbaik di Afrika yang tertulis kedalam bahasa Inggris atau Perancis yang rata-rata dipublikasikan oleh penerbit Eropa dan telah tersebar ke seluruh dunia karena dikategorikan sebagai buku yang baik dan memperoleh penghargaan. Peraturan ini berlaku baik di Afrika, India atau negara lainnya. Yang mana hal ini sebenarnya menegaskan kekuasaan barat dalam bentuk dominasi bahasa yakni bahasa inggris yang bersifat menghapuskan atau melenyapkan bahasa daerah dari seluruh dunia.

Tetapi bagaimana mungkin dominasi bahasa inggris dapat melenyapkan bahasa daerah, seorang penulis kenya berpendapat bahwasannya kematian sebuah bahasa merupakan titik awal kematian keseluruhan budaya. Karena kematian dari satu bahasa merupakan pendapatan atau penambahan yang terjadi di bahasa lain. Dan sebuah bahasa akan punah jika kelompok atau individu yang b erperan sebagai speakers telah berganti menggunakan bahasa yang lain.

Referensi:

Ponzanesi Sandra. 2014. The Postcolonial Cultural Industry: Icons, Markets, Mythologies. Palgrave Macmillan.

Ponzanesi Sandra. 2014. Boutique Postcolonialism: Literary Awards, Cultural Value and the Canon.

Iklan

The Globalization of Diversity MengHomogenkan yang “Heterogen”

tumblr_on0lifl8ZU1w5d1x4o1_540

Gambar di pinjam dari Sini

Featherstone dalam chapter 10, mencoba untuk memahami  mengapa dan bagaimana postmodernisme menjadi permasalahan yang sentral dalam kehidupan berbudaya saat ini.  Menurutnya istilah postmodernisme ini begitu kompleks sehingga sulit untuk di definisikan, namun garis besarnya, postmodernisme menurutnya merujuk pada suatu sistem di masyarakat yang terjadi setelah sistem modernitas dimana informasi bersifat kaya, mengglobal yang didalamnya terdapat kumpulan kelompok dan budaya. Postmodernisme juga bisa dilihat sebagai sebuah tradisi akan bagaimana masyarakat melihat dunia, yang mempertanyakan kebenaran, alasan dan realitas yang terjadi. Era posmodernsime bersifat holisme, interdependence (kedaan saling tergantung satu sama lain), bersifat menolak kepastian atau kebenaran yang mutlak karena pengetahuan dinilai sebagai bentuk konstruksi dari kelompok dominan dan cerminan dari posisi pembentuk pengetahuan dan yang mengikutinya (informer dan informed).

Menurut Featherstone postmodernisme jika diperhadapkan dengan modernisme, memiliki posisi yang beragam. Disatu sisi modernisme dianggap tidak berhasil mengangkat martabat manusia moderrn. Bahkan mengantarkan manusia kepada ketimpangan sosial.  Atas dasar kritik ini,  postmodernisme kemudian hadir sebagai bentuk gerakan yang membawa ide-ide baru. Sedangkan sebagian lagi beranggapan, postmodernisme adalah pengembangan dari modernitas. Perbedaan pendapat dua kelompok mengenai pemahaman postmodernisme cukup berbeda secara signifikan. Satu konsep mengatakan bahwa modernisme bersifat kontras dengan postmodernisme. Sedangkan yang lain menganggap bahwa postmodernisme adalah bentuk penyempurna dari modernisme yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain.

Menurut Singh, dalam journalnya yang berjudul consumer culture and postmodernism Jika modernisme dianggap memproklamirkan kematian tuhan (proclaimed the death of God) yang dahulunya berjaya di era premodernisme, postmodernisme dinilai memproklamirkan kematian akan dirinya sendiri (the death of self) karena jika tidak ada sesuatu yang absolut, kebenaran bersifat relatif, tidak ada stabillitas, realitas dianggap dikonstruksikan secara sosial, ketika sebuah identitas hilang dan aturan-aturan dalam masyarakat tidak terpakai lagi dan masyarakat kehilangan identitasnya yang menimbulkan keseragaman dalam masyarakat maka identitas idividual adalah sebuah ilusi saja.

Menurut Durkeheim dalam Featherstone (2007:143), Ketika masyarakat dan sistem di dalamnya menjadi lebih kompleks kemudian menjadikan individu untuk berpegang hanya kepada prinsip kemanusian saja, hal ini dinilai dapat berakibat pada keyakinan bahwasannya manusia sebagai individu merupakan simbol yang kuat dan cenderung untuk mengesampingkan batasan-batasan seperti aturan-aturan negara dan budaya. Yang kemudian Merujuk pada pemahaman “unity through diversity” dan pemahaman tentang kesatuan menerima perbedaan. Konsep ini menjadi lebih mudah diterima seiring dengan sebuah pemahaman tentang perubahan zaman yang terhubung dengan postmodernisme yang menurut Featherstone merusak upaya pemerintah negara dalam hal integrasi budaya.  Namun di waktu yang sama, negara-negara juga tergabung dan bersatu menjadi sebuah kesatuan yang besar dan bertansformasi kedalam putaran arus budaya dominan dan ekonomi global.

Yang kemudian berakibat pada tekanan tekanan yang bersifat universal berupa multinational capitalism, Americanization, media imperialism dan consumer culture yang apabila kita tolak maka dapat melenyapkan keberadaan kita. Tetapi apabila kita menerima begitu saja maka tekanan-tekanan ini akan menyebabkan banyak kesalah-pahaman, penolakan akan ethnie atau tradisi populer (seperangkat simbol, kepercayaan, ingatan, peristiwa, dan tradisi yang terbentuk menjadi satu kedalam bagian budaya populer ) (Smith dalam Featherstone (144: 2007).

Berbicara tentang global culture menurut Featherstone juga berarti tentang kondisi dimana dunia bersatu menjadi satu dan proses globalisasi membimbing kepada penerimaan akan pandangan tentang dunia ini satu serta generalisasi tentang pandangan kita dalam melihat dunia ini dan bagaimana seharusnya kita melihatnya.

Kemungkinan lain yang dihubungkan dengan posmodernisme adalah kondisi dimana negara dominan mampu membuat budaya populer dan mampu menghomogenkan perbedaan-perbedaan yang ada pada budaya lokal dan atau mengasimilasikan budaya lokal tersebut dengan budaya global (Bauman,1990 dalam Featherstone (2007:145) Featherstone juga berpendapat bahwa bentuk kelonggaran negara yang diberikan kepada modernitas merupakan gejala terbentuknya postmodernitas.

Posmodernisme memang menawarkan harapan akan besarnya bentuk toleransi kepada batasan-batasan negara dan budaya. Posmodernisme juga menawarkan kesatuan dari keberagaman. Namun postmodernisme juga bersifat mengabaikan batasan-batasan negara dan budaya. Dan jika digabungkan dengan pendapat Durkheim berdasarkan pada prinsip humanity dia berpendapat bahwasannya bagaimana budaya global yang bersifat menghomogenkan dan bagaimana identitas dapat dibentuk sedemikian rupa tanpa campur tangan dari setiap negara atau budaya yang bersangkutan maka hal ini akan menjadi sebuah bentuk ancaman bagi seluruh dunia.

Di Indonesia implementasi postmodernitas terasa dibentuk dalam aturan perubahan kurikulum pendidikan 2006 yakni KTSP ke kurikulum 2013. Kurikulum 2013 seolah  diciptakan untuk menjawab tantangan baik internal maupun eksternal. Tantangan internal yakni terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Sedangkan tantangan eksternal terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Tantangan eksternal juga terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia, investasi, dan transformasi bidang pendidikan.

Karena postmodernisme dilihat sebagai keterbukaan untuk melihat hal-hal baru, yang berbeda sambil menolak kecenderungan apatis dan ketaatan pada suatu otoritas, tatanan yang bersifat mutlak, pada kurikulum 2013 pendidikan tidak lagi diartikan sebagai proses transformasi pengetahuan yang hanya dikuasai oleh sekolah. Posisi guru tidak lagi sebagai otoritas utama dalam proses pembelajaran dikelas dengan demikian guru tidak lagi dipandang sebagai seseorang yang selalu benar. Bahkan tidak ada sistem peringkat dalam raport murid yang dahulunya dijadikan tolok ukur dari kepandaian dan prestasi murid. Gudang ilmu mengalami pergeseran, tidak lagi terpusat pada guru tetapi juga pada teknologi internet. Intinya semua hal seolah-olah menjadi absurd dalam kurikulum 2013 yang serupa dengan penggambaran Featherstone akan postmodernisme.

 

Referensi:

Featherstone Mike. 2007. Consumer Culture and Postmodernism 2nd edition. SAGE Publications Ltd. London.

SINGH, P.,R., (2011) Consumer Culture and Postmodernism in Postmodern Openings, Year 2, No. 5, Vol. 5, March, Year 2011

http://www.kompasiana.com/rendyanabayu/postmodernisme-dalam-kurikulum-2013_54f92037a3331169018b4790