Tidak Ada Jarak diantara Kita (Kontribusi Metodologi Life-Story untuk Memahami Kelompok Minoritas Lebih Baik)

 

Tidak melulu kita harus berada dalam sebuah penelitian tertentu atau proyek tertentu, metode Life-Story bisa dibilang metode yang tepat bahkan jika kita hanya ingin mempelajari lebih dalam tentang kehidupan seseorang dan masyarakat yang realita kehidupannya berbeda dengan realita kehidupan kita. Baik karena seseorang atau kelompok tersebut lahir dari ras yang berbeda, memeluk agama yang berbeda, maupun datang dari kelompok sosial dan ekonomi yang berbeda dan lain sebagainya. Sehingga karena status-status dan perbedaan tersebut mereka menjadi termarjinalkan dan menjadi kelompok minoritas. Kata kuncinya terletak pada kata “berbeda” dengan masyarakat pada umumnya atau masyarakat mayoritas.

Metode penelitian Life-Story ini dianggap paling pas atau tepat karena melalui metode penelitian ini kita mampu memahami bagaimana seorang individu atau kelompok tertentu melihat atau memaknai pengalaman dan kehidupan mereka serta bagaimana mereka berinteraksi dengan kelompok mereka. Esensi dari metode Life-Story ini yakni mengenai bagaimana kita mengamati dan mendengarkan cerita-cerita yang diceritakan oleh seorang individu atau kelompok tertentu mengenai kehidupan mereka yang tersampaikan baik berupa perkataan yang secara sengaja dikatakan bahkan dari perkataan yang secara tidak sengaja terucap.

Lantas mengapa melalui metodologi Life-Story dapat dikatakan mampu membuat kita sebagai peneliti atau paling tidak sebagai manusia yang seutuhnya dapat memahami kelompok minoritas  lebih baik? Hal ini dikarenakan melalui metode Life-Story kita mampu membangun relasi atau kedekatan dengan seorang individu atau kelompok tertentu dalam hal ini adalah kelompok minoritas. Bukan hanya itu, berangkat dari hanya mendengarkan cerita-cerita mereka yang tak banyak orang mau mendengarkan, hal ini mampu mengilhami kita tentang sesuatu yang tak pernah kita pikirkan sebelumnya, sesuatu yang benar-benar berbeda dan kita abaikan. Yang paling penting melalui Life-Story ini kita seolah dibangunkan, sisi kemanusian kita tergugah karena melibatkan perasaan kita yang terdalam. Sehingga kita dapat melihat lebih baik nilai dan makna yang eternal dari kehidupan.

Selama tujuh hari mengamati dan berperan sebagai pekerja rumah tangga (PRT) saya seolah dibangunkan dari tidur lelap saya oleh lonceng yang berdentang keras. Pekerjaan PRT yang selama ini saya lihat sebagai pilihan hidup dari seseorang dengan segala konsekuensi nya, saya anggap wajar saja mengingat mereka mendapatkan upah atau gaji dari apa yang mereka kerjakan. Tetapi ternyata hidup bukan hanya tentang “bisa makan” tetapi jauh lebih penting hidup juga tentang  “diakui” dan “dimanusiakan”.

Berperan sebagai PRT di rumah kos-kosan dengan tuan rumah yang hidup sebatang kara, tua renta dan sakit stroke ringan sangatlah luar biasa. Mengapa luar biasa, karena artinya tenaga satu orang ini harus cukup dibagi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, bersih-bersih (menyapu, mengepel, mencuci, menyetrika dan lain-lain) melakukan pekerjaan dan perawatan kos-kosan serta menjaga dan merawat seorang kakek tua renta yang sedang sakit. Ibu Unni (pekerja rumah tangga di rumah kos-Kosan) banyak bercerita mengenai kehidupan pribadinya ketika kami berbincang dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga bersama, ia bercerita mengenai bagaimana di keluarganya ia berperan sebagai tulang punggung keluarga yang harus menanggung seluruh beban keluarga, rasa lelah dan pahitnya hidup seolah harus ditelan mentah mentah. Suaminya tidak bekerja dan anak-anaknya membutuhkan perhatian seorang ibu secara bersamaan juga membutuhkan biaya sekolah. Membayangkan saja saya tidak bisa, mengurus banyak orang, memastikan seluruh kebutuhan rumah tangga nya terpenuhi dan biaya pendidikan anak-anaknya terbayar. Apalagi jika mengingat jumlah gaji yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan seberapa banyak waktu ia memeras keringat.

Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya hidup bukan hanya tentang “bisa makan” tetapi juga tentang  “diakui” dan “dimanusiakan”. Argumen itu berangkat dari pengalaman ketika kami (saya dan ibu unni) pergi ke rumah sakit untuk mendaftarkan kakek check-up di rumah sakit, disana saya bisa melihat jelas bagaimana mereka yakni para pekerja di rumah sakit menatap kami dengan sebelah mata. Seperti kami tembus pandang saja, mereka seolah tak melihat ada kami yang berdiri menunggu nomor antrian sejak pukul 4.30 dini hari sampai sekitar pukul 7.00 pagi dan mereka (pekerja rumah sakit) tetap duduk dengan nyamannya di kursi menunggu. Saya tentu tidak mempermasalahkan diri saya sendiri karena saya masih muda dan mampu berdiri dalam waktu yang lama. Namun bagaimana dengan ibu unni, haruskah dia berdiri seperti ini setidaknya tiga kali dalam seminggu, dengan raut wajahnya yang jelas tampak canggung dan minder berada dalam ruangan yang megah tapi tak seorang pun peduli.

IMG_20170522_051042_1495551135015-01

By learning minority it gives me hope in humanity.

Referensi:

Media Remembering: the Contributions of Life-Story Methodology to Memory/Media Research Bourdon, Bab 4 dalam dalam On Media Memory Collective Memory in a New Media Age, 2011

Gubrium F Jaber, Holstein A James. 2002. Handbook of  Interview Research Context & Method. SAGE Publications.

Iklan

Mr. Harry

Sumber

Tidak setiap saat saya bisa bertemu dan berbincang dengan si Harry. Bisa dibilang Harry ini adalah seseorang yang tidak begitu tertarik dengan kehidupan politik, terbukti dengan bagaimana ia selalu memilih untuk menjadi golongan putih dalam event-event Pemilu, baik dalam Pilkada atau Pilpres. Tetapi ketika isu penistaan agama oleh politikus bertetnis Tionghoa di blow up besar-besaran di berbagai media massa, Harry tampak begitu tertarik dan terlibat dalam hal-hal seperti penyebaran informasi yang belum tentu benar bahkan melakukan hal-hal yang terkesan radikal seperti mengecam dan melarang kerabatnya untuk mengkonsumsi produk-produk yang dianggap diproduksi oleh etnis Tionghoa.

Hingga di suatu saat kami berkesempatan menonton televisi bersama dan bertepatan pula dengan dikabarkannya isu penistaan agama tersebut. Harry Menyeletuk: “ya jelas kalau Presiden itu Pro politikus bertenis Tionghoa, dia kan Cina, keturunan PKI pula.. coba liat semua nama anaknya, istrinya juga gak berjilbab..”

Sontak saya sadar seberapa jauh dia telah terlibat ke dalam permasalahan politik kali ini. “kata siapa?” saya menjawab, “emang sudah terbukti kebenarannya? Hati-hati jangan suka ngomong sembarangan, pemfitnah nggak ada bedanya sama penista lo,”

Harry menjawab,  “loh itu sudah terbuktii..coba dong liat semua link yang saya kirim di WA..itu link-link saya dapatkan dari orang-orang terpercaya, kelompok pengajian, bahkan itu sudah ada dibuku kok terkait biografi presiden dan lain-lain, sudah terbukti presiden itu pro politikus beretnis Tionghoa, lagian kamu itu muslim bela dong ulama mu..bukan bela orang kafir”. Dan seterusnya, Percakapan kami memanas dan saya akhirnya memilih untuk diam dan meyakinkan diri saya bahwa setiap orang memang memiliki opini yang berbeda terkait apapun dan perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar.

Hampir semua channel di Televisi Indonesia memang menampilkan isu-isu terkait penistaan agama oleh politikus bertenis Tionghoa. Seolah-olah tidak pernah ada kasus serupa sebelumnya. Publik memanas, dan terbagi kedalam kubu Pro dan Kontra. Dalam hal ini menurut Liam French dikarenakan memang media mampu membentuk mana hal-hal yang perlu untuk diperhatikan oleh publik dan mana yang harusnya diabaikan. Misalnya jika kita perhatikan sebenarnya ada beberapa permasalahan yang terjadi bertepatan dengan aksi bela ulama pada bulan Desember lalu, salah satunya adalah peristiwa bencana alam yakni gempa bumi di Aceh yang berkekuatan hampir sama dengan peristiwa Tsunami Aceh 2004 silam, tetapi media massa seolah mengesampingkan peristiwa ini dan lebih menyoroti isu penistaan agama. Nah, dalam hal ini kemudian konten berita terkait penistaan agama yang diberitakan secara berkelanjutan di berbagai jenis media massa di Indonesia kemudian menyebabkan isu penistaan agama ini menjadi secara kolektif diingat oleh publik. Akan tetapi ternyata walaupun saya dan Harry sama-sama mengkonsumsi terpaan media yang sama, kami memiliki pemaknaan yang berbeda terkait kasus yang sama.

Dalam hal ini memang dapat dibenarkan bahwasannya media massa mampu membentuk memori kolektif publik, tetapi memori kolektif bukan hanya dapat dibentuk oleh media massa tetapi juga budaya, interaksi sosial dan pengalaman individu. Misalnya, bagaimana budaya dalam lingkup Harry tinggal, pergaulan serta pengalaman-pengalaman Harry dan saya yang berbeda menghasilkan memori kolektif dan memori individu yang berbeda pula.

Disisi lain diyakini di abad ke-21 ini, manusia modern memiliki kuasa dalam hal membentuk memori mereka sendiri yakni melalui media baru atau internet. Tiap individu bersifat aktif dan diarahkan oleh tujuan yakni untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Misalnya, seperti penggunaan media sosial Whatsapp oleh Harry untuk menyebarkan isu-isu yang ia yakini benar serta upaya dirinya dalam mencari isu-isu terkait yang menjadi pembenaran terhadap sesuatu yang ia yakini benar. Namun, walaupun demikian, kekuasaan manusia modern untuk mengolah memori mereka sebenarnya bagi saya masih bersifat utopis karena media baru atau internet sebenarnya juga merupakan taman bermain bagi kelompok-kelompok elit dengan berbagai kepentingan-kepentingan tertentu ditangannya.

Referensi:

French Liam. 2011. Lest We Forget: Media, Culture and The Formaton of  Collective Memory. University of St Mark & St John. The Journal of Physical Activity and Human Development, Number 5 (2011).

Jamming the Political: beyond counter-hegemonic practices

Cultural jamming secara umum dapat dimaknai sebagai upaya yang mengusik, perlawanan atau serangan pada kekuatan yang mendominasi publik dalam bentuk penggunaan gambar-gambar, tanda-tanda yang memanipulasi makna sebenarnya dan menyesatkan publik.  Cultural Jamming juga dimaknai sebagai sikap perlawanan terhadap kemapanan, kemapanan yang bersifat mendiktekan keinginan para kelompok dominan terhadap orang  lain. Kemapanan disini adalah berupa aturan, nilai dan struktur-struktur yang diciptakan para penguasa baik itu pemilik modal, pemegang kuasa atau pemimpin. Sedangkan para pelaku dari jamming ini disebut sebagai jammer.

Pada awalnya cultural jamming merupakan suatu gerakan yang keberadaannya muncul didasarkan pada sikap anti kapitalisme, dan menjadikan karya seni seperti lukisan, gambar, tanda, grafitti sebagai sarana bagi perwujudan sikap kontra mereka terhadap segala produk dari kapitalisme ini. Tetapi walaupun cultural jamming ini bersifat politis karena dinilai sebagai bentuk reaksi penolakan atau perlawanan terhadap dominasi dari komodifikasi yang dibentuk oleh multi korporasi maupun kapitalis global, tetapi fokusnya lebih untuk menyerang atau mengusik para kapitalis ini dan tidak begitu banyak fokus terhadap dunia politik.

Bentuk dari cultural jamming ini dapat berupa karya seni atau gambar, memes di internet, grafitti, photo-doctoring atau photo-editing yang di plesetkan dengan teks yang bermakna serta berintensi serius.  Dalam prakteknya, aksi para jammers adalah semacam gerilya tanda kepada masyarakat baik dengan cara merusak sebuah karya (billboard, iklan, logo, poster, lukisan atau sculpture) atau dengan memparodikan bahkan mengaburkan sebuah karya. Seperti berikut :

Sumber

Sedangkan political jamming adalah penggunaan teknik cultural jamming oleh pemeran politik (politikus) juga warga negara (masyarakat) dalam berkomunikasi politik baik dalam lingkup mainstream public (lingkup publik dominan yakni negara dan pasar) maupun kontradiksi nya yakni counter-public. Jamming politik ini juga perlu dilihat sebagai sebuah cara untuk mengatasi kekacauan realitas, discourse yang bersifat melawan, yang menggunakan cara-cara seperti humor, pengejekan, satire dan parodi. Political jamming ini juga bukan hanya dilakukan oleh para aktivis untuk menegakkan keadilan tetapi juga untuk mempermalukan. Membuat bahan bercandaan atau bahkan menjadikan korban seseorang individu atau kelompok yang dianggap musuh bersama.

Fokus dari jamming politik berbeda dengan cultural jamming, sesuai dengan namanya ia lebih fokus kepada permasalahan politik seperti perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, perlawanan terhadap aktor politik seperti partai politik, perlawanan terhadap perilaku yang tidak diinginkan yang terjadi di masyarakat, atau bahkan bentuk perlawanan terhadap kelompok minoritas di masyarakat.

Bentuk-bentuk dari jamming tersebut dapat dilakukan dalam beberapa acara yakni dengan aksi turun di jalan atau aksi demonstrasi dengan menggunakan atau menyebarkan brosur atau membawa poster, melalui media mainstream yakni dalam program-program yang mengusung unsur-unsur humor yang bermakna sindiran. Dan kini berkembang kepada pemanfaatan internet, yang sering kita jumpai dalam bentuk-bentuk memes misalnya.

Seperti yang dicontohkan Cammaerts adalah bagaimana seseorang yang bernama Peretti memanfaatkan kesempatan disaat brand Nike membentuk strategi yang mengijinkan para customer Nike untuk menambahkan kata atau slogan pada sepatu mereka. Hal ini tentunya merupakan bentuk dari strategi pemasaran mereka. Namun, Peretti justru memilih kata “sweatshop” yang memiliki arti tempat dimana para pekerja buruh perusahaan bekerja banting tulang dengan gaji yang rendah, ide Peretti ini tentunya ditolak oleh Nike, tetapi yang membuat hal ini dapat disebut sebagai jam yang berhasil adalah peretti mempublikasikan percakapan mereka mengenai hal tersebut di internet, yang kemudian dalam waktu yang tidak lama permasalahan ini tersebar ke seluruh dunia dan dinilai berhasil mempermalukan atau bahkan merugikan Nike.

Di Indonesia sendiri terdapat website yang khusus untuk memuat jams-jams terutama political jamming yakni posronda.net.

Tetapi walaupun penggunaan internet bisa dibilang sebagai alat distribusi jamming yang  mumpuni yakni dengan segala kelebihannya seperti biaya yang murah, dapat menjangkau masyarakat secara cepat dan luas, tetapi menurut Cammaerts dalam jurnalnya, masih sulit untuk mengukur seberapa besar dan jauh distribusi jamming tersebut.

Lantas kemudian pertanyaannya adalah, walaupun semua pendekatan yang telah disebutkan diatas telah dilakukan, mampukah hal ini kemudian mengusik atau menggoyangkan kekuasaan hegemoni? Jawabannya menurut Cammaerts dalam kesimpulannya adalah tentu bisa tetapi tidak langsung.  Butuh waktu yang lama dan proses yang panjang untuk dapat merubah nilai-nilai sosial/politik/budaya.

Lagipula menurut Cammaerts jamming yang berfokus pada dunia politik bersifat lebih sukar untuk dilakukan karena faktor-faktor seperti beragamnya ideologi dari audiens, serta lebih bersifat sensitif terhadap kebencian dan kekerasan contohnya dalam konteks permasalahan SARA.

Bahkan menurutnya strategi jamming ini sebenarnya kini dinilai kurang progresif lagi, dan kurang ideal dalam hal mencerahkan publik, dan juga tidak bisa secara langsung melawan status quo. Hal ini dikarenakan kini aktor politik, masyarakat umum, aktivis, serta perusahaan-perusahaan multinasional juga menggunakan teknik jamming sebagai strategi komunikasi, yang mana hal ini disebut Cammaerts sebagai “unjamming the jam to speak”. Sedangkan jamming yang disiarkan oleh media mainstream hanya cenderung bersifat menghibur saja yang mana hal ini kemudian oleh Baudriliad’s (1987) disebutnya sebagai “noise amongst other noises”.

Referensi :

Bart, Cammaerts. 2007. Jamming the Political : Beyond Counter-Hegemonic Practices. LSE Research Online

 

A Review of Laura Mulvey: Visual Pleasure and Narrative Cinema

“Women, whose image has continually has been stolen and used for this end, cannot view the decline of the traditional film form with anything much more than sentimental regret” (Mulvey: 816).

 

Mulvey dalam tulisannya menaruh perhatian dan kritiknya pada media visual dan narasi dari film yang membongkar kekuasan patriarki menggunakan sudut pandang kamera. Kekuasaan patriarki ini tercermin dalam bentuk representasi para pembuat film yakni produser dan sutradara bahkan menurut Mulvey struktur ruang gedung bioskop itu sendiri juga merupakan wujud dari kekuasaan sistem patriarki.

Mulvey dalam tulisannya mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana kepuasan atau daya tarik film diperkuat oleh pola yang sudah bekerja di dalam subjek (aktor atau aktris) dan formasi sosial yang telah dibentuk oleh film tersebut yang mencerminkan, mengungkapkan, dan bahkan secara terang terangan menunjukkan interpretasi tentang perbedaan peranan seksual dalam film. Mulvey mengutip pendapat Freud tentang posisi perempuan dalam budaya masyarakat patriarki yang dijadikan sebagai objek atau tanda yang dijadikan fantasi dan obsesi bagi kaum laki-laki yakni dengan cara memposisiskan perempuan sebagai tokoh pasif “silent image”  yang menyimbolkan perempuan sebagai “bearer of meaning” artinya yang diberi arti bukan “maker of meaning” atau pemberi arti.

Cinema atau bioskop menurut Mulvey merupakan wujud dari kekuasaan kelompok dominan atau sistem patriarki karena memiliki wujud yang dikondisikan sedemikian rupa dengan pencahayaan dan pengaturan suara yang melengkapi sisi dramatis objek yang ditampilkan pada layar bioskop. Bahkan bioskop juga dinilai memberi beberapa kesenangan dan kepuasan bagi laki-laki.

Beberapa kesenangan dan kepuasaan tersebut adalah pertama, scopophillia yakni kesenangan dan kepuasaan yang didapat dari menjadikan orang lain sebagai objek pemuasan seksual melalui indera penglihatan. Pada tahap ini, adegan atau gambar yang ditampilkan dalam film mengikat imajinasi dan hasrat laki-laki untuk menikmati. Hal ini seolah menegaskan bahwa laki-laki berperan sebagai seseorang yang aktif sebagai “maker of meaning” atau pemberi arti, karena perempuan dinilai sebagai “bearer of meaning” atau yang diberi arti sebagai objek seksual semata.

Kedua, Perempuan yang berperan sebagai penonton cenderung memposisiskan dirinya sebagai pemeran perempuan dalam film tersebut. Perempuan mulai memposisikan dirinya sebagai sosok yang pasif yakni sebagai objek pandangan laki-laki untuk dinikmati. Tahapan ini disebut Lacan dalam Mulvey sebagai fase bercermin. Representasi tentang perempuan dalam film ini kemudian juga membangun konsep berpikir akan “standar ideal perempuan” seperti bentuk fisik dari perempuan, bagaimana perempuan seharusnya bersikap, berpikir dan lain sebagainya.

Mulvey dalam tulisannya mengkritisi bahwa bentuk film tradisional yang selalu menggunakan perempuan sebagai objek dan dicitrakan sedemikian rupa secara terus menerus merupakan sebuah bentuk dari kemunduran. Dia juga menambahkan bahwasannya dalam film, karakter perempuan selalu ditampilkan kedalam dua tingkatan berdasarkan fungsinya. Pertama perempuan ditampilkan sebagai objek yang erotis untuk karakter lain dalam alur ceritanya. Kedua, perempuan ditampilkan sebagai objek erotis bagi para penonton yang menonton film tersebut. Berbeda dengan karakter laki-laki yang menurut Mulvey ditampilkan sebaliknya bukan dijadikan objek erotis, tetapi selalu digambarkan sebagai sosok yang lebih sempurna, lebih berkuasa, dijadikan karakter yang selalu berhasil, dan mampu mengontrol penonton.

Sorotan kamera menurut Mulvey juga memainkan perannya dalam menciptakan ilusi pandangan para penonton. Kamera mampu menciptakan ketimpangan peran sexual pada film. Pada karakter perempuan kamera bergerak menyoroti seolah mendekati objek dengan menggunakan mode close up untuk memberi kesan yang lebih dramatis dan eksotis. Sedangkan sorot kamera pada karakter laki-laki selalu disorot dalam mode landscape saja untuk menciptakan efek yang natural.

 

Referensi:

Mulvey Laura. 1975. Visual Pleasure and Narrative Cinema dalam Film: Psychology, Society, and Ideology.

 

Social Dominance Theory (SDT)

gambar di pinjam dari sini

SDT atau teori dominasi sosial digunakan untuk menguji bagaimana masyarakat mengatur dirinya sendiri sebagai suatu kelompok yang berdasar pada hirarki sosial. Artinya, lapisan masyarakat terbagi menjadi dua, yakni masyarakat kelompok dominan dan masyarakat kelompok kelas bawah. Masyarakat dominan ini tentunya memiliki hak-hak istimewa dan kehidupan yang lebih baik jika dibandingkan dengan masyarakat kelompok bawah, seperti memiliki andil yang besar dalam masyarakat, tempat tinggal yang layak, dan lain sebagainya. SDT atau teori dominasi sosial melihat bahwasannya terdapat tiga sistem stratifikasi yang berbeda dalam pengelompokan manusia berdasarkan hirarki sosial  yakni:

  • Usia, artinya bagaimana orang dewasa dan orang usia menengah memiliki social power atau kekuatan sosial yang lebih dibandingkan dengan remaja atau anak-anak.
  • Jenis kelamin, dimana laki-laki memiliki kekuatan sosial dan politik yang lebih dibandingkan dengan perempuan.
  • Arbitrary-set artinya pengelompokan kekuatan sosial berdasarkan pada sebuah sistem yang diciptakan oleh masyarakat secara sosial berdasarkan pada kategorisasi hirarki seperti: ras, kasta, etnis, kenegaraan, kelas sosial, agama, dan pembedaan kelompok-kelompok lain yang dapat diciptakan oleh manusia.

SDT meyakini bahwasannya tingkatan level kelompok masyarakat berdasarkan hirarki seperti legitimizing myths, institusi sosial, gender dan arbitrary-set memiliki dua karakter yakni hierarchy-enhancing artinya mampu menguatkan sistem hirarki atau sebaliknya hierarchy- attenuating artinya mampu melawan atau melemahkan sistem hirarki.

SDT atau teori dominasi sosial meminjam ide dari teori-teori classical dan neoclassicaal elitism bahwasannya sistem sosial dan organisasi sosial yang kompleks sebenarnya sangat menganut sistem hirarki dan sistem ini terstruktur sampai pada lapisan bawah, sehingga apa yang dilihat sebagai aturan-aturan demokratis adalah bentuk dari kontrol para pemegang kekuasaan. Ideologi sosial yang ditanamkan adalah untuk memperkuat posisi dominan para pemegang kuasa. Ideologi sosial meliputi Ide bahwasannya aturan-aturan para elit adalah aturan atau norma yang paling benar, tak terelakkan dan adil disebut sebagai “Legitimizing myths” oleh teori SDT yang disingkat menjadi LMs. Perbedaan antara SDT dan pendekatan marxist adalah SDT tidak menganggap bahwasannya semua LMs adalah salah atau memperkuat sistem hirarki, tetapi LMs juga dapat melawan sistem hirarki tersebut.

Menghubungkannya dengan teori dominasi sosial yang menganggap bahwasannya tidak semua legitimizing myths  bersifat memperkuat sistem hirarki, tetapi juga dapat melawan atau melemahkan sistem hirarki mengingatkan saya pada peraturan daerah tentang batas tinggi bangunan yang ada di Bali yakni tidak boleh melebihi tinggi pohon kelapa atau kurang lebih 15 meter. Peraturan tinggi bangunan di Bali ini dibuat oleh para leluhur di Bali pada jaman dahulu kala, yang kemudian dijadikan sebagai rujukan Peraturan daerah di bali mengenai batas tinggi bangunan untuk menjaga aura kesucian Bali. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu wakil rakyat DPRD di Bali, peraturan perda di Bali ini sesungguhnya tidak hanya berfungsi menjaga kelestarian arsitektur bali melainkan juga berfungsi sebagai “benteng” untuk melindungi budaya bali ataupun agama hindunya dari budaya westernisasi yang dibawa oleh turis atau wisatawan yang pergi ke bali.

Para leluhur yang dapat membuat peraturan yang bersifat tak terelakkan atau bersifat wajib untuk ditaati tentunya adalah seseorang atau ketua adat yang diangggap suci dan datang dari kasta yang tinggi. (mengingat Bali masih memberlakuan pengelompokkan masyarakat berdasarkan pada kasta hingga saat ini) Tentu hal ini merupakan bentuk dari dominasi leluhur yang dianggap suci yang datang dari kasta tertinggi terhadap rakyat jelata atau kepada kasta-kasta dibawahnya. Jika dilihat dari kacamata SDT atau teori dominasi sosial, peraturan-peraturan yang dikonstruk oleh para leluhur yang berkasta tinggi tersebut dapat disebut sebagai LMs (Legitimizing Myths) salah satu bentuknya adalah peraturan batas tinggi bangunan. Nyatanya, LMs yang dikonstruk oleh kelas dominan yakni leluhur berkasta tinggi ternyata berperan sebagai Hierarchy-attenuating atau bersifat melawan atau melemahkan hirarki kelas sosial yang datang dari barat yakni budaya westernisasi yang dibawa oleh para turis atau wisatawan asing di Bali dalam hal pembangunan Resort, Hotel dan tempat hiburan lain yang bernuansa barat dan berpotensi menghilangkan budaya dan adat Tradisional Bali.

Referensi:

Jim Sidanius, Felicia Pratto. 2011. Social Dominance Theory dalam Handbook of Theories of Social Psychology. Sage Publications

http://www.matadunia.id/2016/02/peraturan-daerah-dan-hukum-adat_25.html

http://www.satriasolder.com/perda-tinggi-bangunan-di-bali/